Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI insinyur dari 10 negara anggota ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) bersepakat memberi penghargaan tertinggi kepada Presiden Joko Widodo.
The AFEO Distinguished Honorary Patron Award akan diberikan kepada Presiden Jokowi bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi Organisasi Insinyur se-ASEAN ke-37 (Cafeo-37) di Jakarta pada 11-14 September 2019 mendatang.
Chairman AFEO yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, mengatakan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan pada kepala negara karena jasa dan kontribusinya terhadap profesi insinyur dan bidang keteknikan di negaranya masing-masing.
“Berkat disahkannya UU Keinsinyuran, kini profesi ini semakin kuat melangkah maju. Ini kontribusi yang luar biasa terhadap para insinyur tanah air yang bekerja nyata dibalik setiap proyek infrastruktur. Masifnya pembangunan dan dampak positifnya di negeri ini membuat Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi ini ” kata Heru di Jakarta, di sela pertemuan Pengurus Pusat PII dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat PII, di Jakarta, Rabu (28/8).
Perdana Metneri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen adalah penerima penghargaan yang sama sepanjang 37 tahun sejarah CAFEO.
Pada acara CAFEO37, menurut Heru, lebih dari sekedar acara seremoni tahunan. Konferensi yang akan berlangsung 11 – 14 September 2019 di JIEXPO Kemayoran ini juga menjadi etalase kebanggaan yang menampilkan pencapaian pembangunan Indonesia kepada dunia internasional.
“Karya-karya terbaik insinyur Indonesia akan ditampilkan di CAFEO37,” kata Heru.
Transformasi keinsinyuran
Tahun 2019 menjadi tahun penting bagi insinyur Indonesia. Selain menjadi tuan rumah CAFEO, tahun ini menjadi momentum bagi PII memulai langkah pertama menuju transformasi keinsinyuran pasca disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dan PP Nomor 25 Tahun 2019.
Sebagai mitra pemerintah yang diberi mandat undang-undang, kata Heru, PII siap mendukung strategi pembangunan nasional dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Ibarat mau perang, kita harus tahu kekuatan kita, peralatan kita, berapa pasukan kita. Untuk itulah PII menyusun database insinyur pertama di Indonesia. Inventaris inilah yang akan menjadi dasar strategi membangun manusia insinyur Indonesia ke depan,” kata Heru.
Sebagai langkah awal pelaksanaan komitmennya, PII membentuk Indonesia Accreditation Board of Engineering Education (IABEE). IABEE telah mengakreditasi 32 program studi teknik di Indonesia dengan standar international sehingga lulusannya disetarakan di mancanegara.
Tak hanya itu, PII juga telah mulai bekerja untuk mencetak insinyur-insinyur baru tanah air. Heru menambahkan, profesi insinyur kini tidak lagi menjadi monopoli mereka yang bergelar sarjana teknik. Kini, lulusan D4 keteknikan pun bisa menyandang gelar insinyur profesional, bahkan diakui di dunia internasional.
“Insinyur profesional Indonesia sudah disetarakan dengan insinyur di seluruh negara ASEAN dan Asia Pasifik, ini juga berlaku bagi para lulusan vokasi” ujarnya.
Dunia terus berkembang, bergerak maju didorong oleh teknologi sebagai penggerak utama. Tak ada jalan lain, Indonesia harus menemukan cara-cara baru agar bangsa ini juga bertransformasi dan berinovasi didukung kontribusi generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.
Heru menekankan inilah tugas besar PII ke depan, menyiapkan dan memastikan profesi insinyur menjadi ladang pengabdian yang tetap menarik minat putra-putri bangsa untuk membangun Indonesia di masa depan. (OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved