Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan pemerintah harus menyikapi tren peningkatan impor sampah dan limbah secara hati-hati.
"Saya juga beberapa kali dalam "summit", di ASEAN Summit, dan konferensi lainnya, juga disampaikan banyaknya sampah dan limbah yang diekspor dari negara maju ke negara berkembang, jadi bukan hanya di Indonesia saja," kata Jokowi dalam sambutannya saat membuka rapat terbatas bertopik "Impor Sampah dan Limbah" di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa.
Menurut Presiden, kendati serat kertas dan sampah plastik impor dibutuhkan oleh industri, namun banyak limbah dan sampah yang berpotensi merusak lingkungan.
Sampah serta limbah itu semakin mengancam jika tidak dapat didaur ulang. "Lebih berbahaya lagi jika terkontaminasi oleh limbah bahan berbahaya dan beracun, B3 yang berbahaya bagi masyarakat," ujar Jokowi.
Baca juga: Indonesia bukan Tong Sampah
Terkait bahan baku industri yang memanfaatkan sampah, Presiden mengarahkan untuk dapat memaksimalkan sampah di dalam negeri.
Dia menekankan pengendalian dan pengawasan oleh instansi kementerian terhadap masuknya sampah dan limbah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta aparat penegak hukum mengambil upaya tegas jika menemukan pelanggaran di lapangan.
"Saya rasa ini koordinasi diantara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sejumlah menteri telah melakukan koordinasi terkait itu tersebut.
Dia mengungkapkan dalam pertemuan terbatas itu, ada sejumlah kesepakatan yang dibuat terkait penanganan impor sampah dan limbah.(OL-4)
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved