Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Jokowi Minta Pemda Prioritaskan Pencegahan Karhutla

Akmal Fauzi
06/8/2019 13:14
Jokowi Minta Pemda Prioritaskan Pencegahan Karhutla
Kabut asap akibat Karhutla terlihat di area persawahan Desa Cot Amun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh.(ANTARA/Syifa Yulinnas)

PRESIDEN Joko Widodo meminta kepada pemerintah daerah terkait di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memprioritaskan langkah-langkah pencegahan. Jokowi tidak ingin kasus kebakaran hutan seperti pada 2015.

“Yang paling penting, pencegahan. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bingung. Nunjang palang, menanggulangi. Kalau sudah (api) gede apalagi di hutan gambut, sangat sangat sulit sekali padamnya," kata Jokowi saat memberikan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Presiden memerintahkan para gubernur, Panglima Kodam (Pangdam), dan Kapolda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat,

Panglima TNI, Kapolri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Restorasi Gambut (BRG) juga diminta sigap ketika ada titik api baru.

“Kita ini kan punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah. Di desa ada babinsa semuanya ada. Mestinya itu, begitu muncul kecil sudah ketahuan dulu,” jelasnya

Baca juga: Jokowi: Kapolda dan Pangdam yang Gagal Atasi Karhutla akan Dicopot

Jokowi juga meminta ke Badan Restorasi Gambut untuk melakukan penataan ekosistem gambut melalui pengecekan secara konsisten. Terutama, dari sisi tinggi permukaan air dan tanah agar gambut bisa tetap basah saat musim kemarau.

Dia mencatat tingkat kerugian akibat karhutla cukup besar yakni sekitar Rp221 triliun dengan lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare (ha) pada 2015.

Jika merujuk pada data 2015, tingkat karhutla diklaim turun 81% pada tahun ini. Namun, ketika dibandingkan dengan 2018, angka karhutla tahun ini tercatat naik.

"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," tegas Presiden.

Selain itu, Jokowi menekankan ihwal langkah penegakan hukum yang harus diterapkan. Sejauh ini, kata dia, penegakan hukum sudah berjalan cukup baik.

“Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi,” ujarnya. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya