Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memberikan arahan pada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).
Jokowi mengingatkan bahwa aturan main terkait karhutla yang disampaikan pada 2015 masih berlaku.
Aturan yang dimaksud yakni mencopot Kapolda, Kapolres, Danrem, hingga Pangdam yang tidak bisa mengatasi karhutla.
Dalam pengarahan itu hadir Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar
Baca juga: Pantauan Satelit Ditemukan 12 Titik Panas di Babel
“Aturan main kita tetap masih sama. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau nggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
Tahun 2015, adalah puncak kebakaran yang paling parah. Saat itu, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri yang terkena imbas. Jokowi pun membuat peraturan tersebut.
Sementara, untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta agar ada koordinasi dalam penanganan dan pencegahan karhutla.
"Saya minta gubernur, kodam, kapolda kerja berkolaborasi kerja sama dibantu pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, usahakan, jangan sampai kejadian baru kita bergerak," jelasnya. (OL-2)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved