Separuh Dana Riset untuk Infrastruktur

TAHUN ini pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp35,7 triliun untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Namun, sebanyak 53% anggaran riset itu habis untuk belanja modal, sedangkan yang benar-benar untuk kegiatan litbang hanya 47%.

"Sebanyak 53% itu untuk infrastruktur riset karena selama ini memang tidak ada," sebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin.

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang hanya Rp24,9 triliun, kata Menkeu, anggaran untuk riset itu naik signifikan. Selama ini sebagaian besar dana riset masih bertumpu pada APBN. Adapun peran swasta masih sangat kecil, hanya sekitar 10%.

Situasi itu berbanding terbalik dengan kondisi di negara maju yang pembiayaan risetnya didominasi pelaku usaha. Bahkan, angkanya bisa mencapai 70%.

Menurut Menkeu, upaya pelibatan swasta dalam pengadaan riset sudah dimunculkan 10 tahun lalu lewat beragam insentif. "Swasta bilang prosesnya berbelit. Terlalu banyak rambu-rambu. Akhirnya, 10 tahun berjalan tidak banyak dampak yang dihasilkan," tukasnya.

Pemerintah bertekad mengubah pandangan itu dengan memudahkan prosedur dan pemberian insentif pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% untuk kegiatan litbang.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto, menyatakan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan litbang berkaitan erat. Jika ingin memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang sehat, serunya, sebuah negara harus memiliki salah satu pendorong berupa investasi di bidang litbang.

Tiga negara teratas dengan dana riset terbesar ialah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Mereka mengalokasikan lebih 2% dari PDB untuk litbang, sedangkan Indonesia baru 0,25% dari PDB.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam 0,44% dari PDB, Thailand (0,78%), dan Malaysia (1,3%), Indonesia pun masih tertinggal. "Membangun iptek perlu proses panjang didukung SDM dan finansial yang mencukupi," cetusnya. (Pra/H-2)