Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebut pemerintah telah menyiapkan langkah hukum atas ditolaknya kasasi Presiden Joko Widodo oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.
“Saya sudah koordinasi kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Intinya, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7).
Baca juga:Jokowi Beri Waktu 3 Bulan untuk Tim Teknis Ungkap Kasus Novel
Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah terkait isu kebakaran hutan. Hasilnya pun terlihat karena tingkat kebakaran hutan telah berkurang tajam, hingga 98%.
Di sisi lain, Badan Restorasi Gambut (BRG) juga telah bekerja menekan kebakaran hutan. Seperti dari optimalisasi lahan gambut untuk perkebunan dan perikanan budi daya.
"Jadi menurut saya yang penting adalah bahwa setelah tuntutan itu diberlakukan dan keputusan itu diberlakukan, pemerintah selalu kalah. Tapi pemerintah tidak menunggu," kata Moeldoko.
Moeldoko tak menampik pemerintah akan mengambil langkah peninjauan kembali (PK) dari putusan tersebut sebagai langkah hukum terkahir.
“Nanti kan ada pengacara negara melakukan langkah-langkah itu," tutupnya. (OL-6)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved