Lahan Hutan Mangrove Kritis di Indonesia Berhasil Diturunkan

Luas hutan mangrove kritis berhasil diturunkan dari 1,82 juta hektare (ha)  menjadi tinggal 1,19 juta ha pada 2018 berkat upaya rehabilitasi yang dilakukan dengan dukungan berbagai pihak seperti Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja .

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya menyatakan banyak yang sudah dilakukan pemerintah soal pengelolaan mangrove dan hutan pantai.  Termasuk di antaranya adalah telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 31.673 ha melalui dana APBN.
 
"Rehabilitasi mangrove memanfaatkan APBN akan terus dilakukan seluas 2.000 ha setiap tahun," kata Menteri saat penanaman mangrove dalam rangka  Gerakan Nasional Peduli Mangrove, Pemulihan Daerah Aliran Sungai dan Kampung Hijau Sejahtera di Kota Manado, Sulawesi Utara,  Selasa (9/7). Gerakan penanaman tersebut diinisiasi OASE Kabinet Kerja.

Siti Nurbaya menyampaikan terima kasihnya kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan pengurus OASE Kabinet Kerja yang telah berinisiatif dan menyiapkan program penanaman mangrove dengan baik. Menurut Menteri LHK, keterlibatan berbagai pihak seperti OASE Kabinet Kerja,  pemerintah daerah, LSM, BUMN dan swasta,  mendukung keberhasilan rehabilitasi mangrove.

"Ibu Negara Iriana Joko Widodo mempunyai kepedulian besar terhadap kelestarian mangrove. Bahkan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di pertemuan G20 di Jepang, Ibu Negara secara khusus menceritakan kegiatan pelestarian mangrove kepada istri-istri pemimpin negara anggota G-20," jelas Sit Nurbaya.

Menindaklanjuti langkah ibu negara ini, Menteri LHK menegaskan upayanya dalam mengintensifkan penanganan mangrove sebagai salah satu ekosistem yang memiliki potensi cadangan karbon  yang sangat besar, terutama di tanahnya.

Menteri LHK juga telah berbicara secara khusus dengan Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia, Ola Elvestuen, di Throndheim, Norwegia, terkait pengelolaan mangrove, setelah langkah Ibu Negara Iriana berbicara di KTT G-20 pertengahan Juni lalu di Osaka.  Menteri LHK juga telah membahas hal ini dengan Menteri-Menteri Lingkungan Hidup Inggris, Jerman dan Australia.

Menteri Siti mengingatkan mangrove memiliki manfaat untuk melindungi erosi dan abrasi dan menjadi tempat berkembang biaknya fauna dan biota laut.  Mangrove juga menjadi sumber pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan ekowisata,  hasil hutan non-kayu, dan silvofishery.

Menteri menyatakan mangrove efektif untuk menahan gelombang tsunami. Hasil penelitian menyatakan tanaman mangrove selebar 100 meter dengan ketinggian akar 30 centimeter sampai 1 meter dapat mereduksi besarnya gelombang tsunami  hingga 90%.

Mangrove juga memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca (GRK)  5 kali lebih baik dari tanaman hutan lainnya. Terkait hal ini, Menteri menyatakan sudah mengundang Negara-negara sahabat melihat hutan mangrove di Indonesia sebagai bagian dari pengendalian perubahan iklim global.

Berdasarkan hasil penyusunan One Map Mangrove Nasional sampai dengan tahun 2018, luas mangrove di Indonesia saat ini 3,79 juta ha dan menjadi yang terluas di dunia.

Sementara itu Ketua bidang V OASE Kabinet Kerja Rugaya Usman Wiranto menuturkan,  kegiatan penanaman mangrove oleh OASE Kabinet Kerja merupakan inisiatif yang didorong oleh Ibu Iriana Joko Widodo. Kegiatan itu juga disertai dengan pemberian alat biopori dan pengolah kompos.
 
Penanaman juga dilakukan secara serentak di 12 provinsi dengan jumlah bibit ditanam sebanyak 60 ribu batang. "Kami mendukung aktivitas demi kemaslahatan masyarakat Indonesia," kata Rugaya Usman Wiranto.

Turut hadir saat penanaman,  Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, para pejabat Provinsi Sulawesi Utara  dan Kota Manado serta ratusan masyarakat yang antusias terlibat dalam penanaman mangrove. (OL-09)