Kebutuhan Dokter di Seluruh Puskesmas Terpenuhi 2024

KEBUTUHAN tenaga kesehatan khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) masih belum terpenuhi seluruhnya. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Usman Sumantri mengatakan pemerintah belum dapat memenuhi seluruh tenaga kesehatan di puskesmas pada 2019.

"Kami memperkirakan pada 2024 baru bisa terpenuhi, tidak ada lagi puskesmas yang tidak ada dokternya. Termasuk tenaga gizi dan lain-lain," ujar Usman ketika ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data BPPSDMK, pemerintah menargetkan 5.600 puskesmas terpenuhi tenaga kesehatan pada 2019, namun baru 4029 puskesmas yang telah sesuai standar atau memiliki lima jenis tenaga kesehatan tersebut. Selain dokter umum yaitu tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga ahli teknologi labolatorium medik, dan tenaga kesehatan lingkungan.

Usman menyampaikan target belum dapat dicapai optimal karena pemerintah tidak bisa sembarangan merekrut tenaga kesehatan untuk ditempatkan ke daerah. Apalagi daerah yang diprioritaskan ialah terluar, tertinggal dan terisolir (3T).

Di samping masalah rekrutmen, Usman mengungkapkan anggaran untuk tenaga kesehatan juga mengalami penurunan. Ia menyebut pada 2020, anggaran BPPSDMK akan turun sekitar Rp230 miliar dari total anggaran yang diusulkan sekitar Rp4,2 triliun. Itu disebabkan anggaran Kementerian Kesehatan secara makro juga turun sekitar Rp2 triliun dibandingkan 2018. Sehingga berdampak pada alokasi untuk tenaga kesehatan.

"Dampaknya pada penyebaran tenaga kesehatan. Misalnya kami terpaksa mengurangi jumlah volume orang. Sekian ribu orang saya kurangi sedikit. Tapi kita mengupayakan minta tambahan anggaran dari Kementerian Kesehatan," ungkap Usman.

baca juga: Ribuan Jaringan Gas Rumah Tangga di Blora Mangkrak

Penurunan anggaran juga akan mempengaruhi besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan antara lain dokter umum. BPPSDMK mengusulkan ada penambahan insentif bagi dokter dan tenaga kesehatan lain yang bersedia dikirimkan ke daerah melalui program Nusantara Sehat. Tenaga kesehatan yang dikirim dalam satu tim itu mendapatkan upah bervariasi. Untuk dokter umum yang bersedia bertugas di daerah 3T, kata Usman, mendapatkan sekitar Rp14 juta per bulan.

"Saya usulkan naik kalau bisa menjadi Rp19 juta pada 2020. Insentif untuk tenaga kesehatan lainnya juga naik," tukasnya. (OL-3)