Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT Indonesia telah memilih para calon kepala daerah di 171 wilayah. Proses pemilihan sudah selesai dan kini memasuki tahap perhitungan suara. Menag Lukman Hakim Saifuddin bersyukur proses pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan dengan baik.
"Alhamdulillah. Amat bersyukur bahwa proses pilkada di semua daerah berlangsung lancar dan aman, serta relatif tidak ada sengketa isu agama," tuturnya di Jakarta, Rabu (27/06).
"Terima kasih sekali kepada segenap masyarakat dan semua parpol beserta tim suksesnya masing-masing," sambungnya.
Menag juga menyampaikan terima kasih kepada KPU, KPUD, Bawaslu, dan seluruh institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Apresiasi juga disampaikan Menag kepada Polri dan TNI yang juga ikut mewujudkan suasana dan rasa aman di tengah masyarakat.
Menurut Menag, kalah menang dalam kontestasi demokrasi adalah hal biasa. Untuk itu, Menag berharap proses rekonsiliasi antar kontestan dan pendukung bisa segera dilakukan. Dengan demikian, terjalin sinergi positif untuk saling berkontribusi dalam memajukan wilayahnya masing-masing.
"Pemenang Pilkada adalah seluruh masyarakat Indonesia. Saatnya bergandengan tangan untuk memajukan negara dan bangsa melalui daerahnya masing-masing," pesannya. (OL-5)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved