Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK tayang di Netflix pada 27 Desember 2025, special show stand up comedy Pandji Pragiwaksono bertajuk Mens Rea menjadi banyak perbincangan. Salah satunya juga karena Pandji banyak menyindir dan mengkritik berbagai kalangan termasuk pejabat.
Pejabat yang tak luput dari olokan Pandji di pertunjukan tersebut adalah gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Dalam salah satu bit, Pandji mengungkapkan mengenai kecenderungan masyarakat Jawa Barat dalam memilih pemimpin yang didasari oleh popularitas sebagai artis.
Pandji menyebutkan beberapa nama tokoh politik di Jawa Barat yang berlatar belakang dunia hiburan, mulai dari Deddy Mizwar (artis film), Dede Yusuf (artis TV), hingga Dedi Mulyadi yang ia sebut sebagai ‘artis Youtube’.
Menanggapi materi komedi tersebut, Dedi Mulyadi pun membuat konten tanggapan di Tiktoknya. Di awal tanggapannya, Dedi Mulyadi mengaku dirinya adalah penggemar berat Pandji Pragiwaksono.
“Bang Pandji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda lo. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif,” ujar Dedi dikutip Media Indonesia, Senin, (5/1).
Dalam respons tersebut, Dedi juga menyinggung adanya ‘kekeliruan data’ yang disampaikan Pandji. KDM menyebutkan, ppara tokoh yang disebutkan Pandji tidak selalu menang berdasarkan popularitas semata.
“Sayang sekali Bang Pandji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Dede Yusuf waktu nyalonin jadi Gubernur malah enggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya, kemudian Pak Dede Yusuf pasangannya dengan Pak Lex, juga nggak terpilih juga,” jelasnya.
Dedi juga memberikan pembelaan kepada rekan-rekannya, menyatakan meskipun berlatar belakang artis, tokoh seperti Dede Yusuf memiliki kemampuan pemahaman pembangunan yang sangat baik selama menjabat di DPR RI.
KDM pun memberikan tanggapan label artis Youtube yang disematkan Pandji. Ia pun mengundang Pandji untuk berkeliling di Jawa Barat.
“Kang Pandji datang ke Jabar, keliling, lewati jalan-jalan provinsi, ke desa-desa di seluruh wilayah Jawa Barat. Lihat saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya 'Gubernur Konten' atau 'Gubernur Kenyataan'?”(h-2)
Menurut Abdullah, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan kritik, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik.
Aliansi yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama yang dikabarkan melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya bukan bagian dari PBNU.
Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait materi 'Mens Rea' yang menyinggung NU dan Muhammadiyah. Simak kronologi dan pasal yang disangkakan.
Pemerintah harus berlapang dada jika dikritik karena lewat kritik, manusia dapat bercermin apakah sudah berbuat baik dan benar atau belum.
Mens Rea adalah medium kritik sosial yang tajam dalam membedah ketimpangan struktural dan karut-marut sistem hukum di Indonesia.
Bahar tak mempermasalahkan orang yang berkomedi. Namun, dia mengingatkan agar candaan tersebut tidak membawa-bawa persoalan salat.
Rudianto menjelaskan bahwa karakter hukum pidana nasional kini telah bergeser dari fokus pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif).
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
PAKAR hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, menilai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke kepolisian terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea preseden negatif.
Founder Indonesian Cyber Muannas Alaidid mengecam materi stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyinggung ibadah sholat dan dinilai melampaui batas kebebasan berekspresi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved