Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 61, giat mengampanyekan pengurangan sampah plastik. Salah satunya dengan melarang seluruh jajaran di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggunakan bahan plastik sekali pakai.
"Mulai hari ini saya melarang seluruh jajaran Kemendagri dan BNPP menggunakan bahan plastik sekali pakai. Kalau mau minum, pake gelas," katanya di Jakarta, Senin (3/12).
Ia dalam keterangan tertulisnya juga melarang jajarannya mengonsumsi minuman berkemasan botol plastik sekali pakai, sedotan plastik, dan kantong plastik. Larangan tersebut juga berlaku bagi warung makan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Kebijakan tersebut ia keluarkan karena masalah sampah plastik sudah pada tahap yang mengkhawatirkan bagi lingkungan. Tjahjo menyikapi serius persoalan tersebut dan mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan larangan tersebut seusai rapat di Kantor Kemenko Polhukam.
"Setop minum dengan menggunakan bahan kemasan plastik sekali pakai dan sedotan plastik saat makan dan minum sehari-hari di lingkungan Kantor Kemendagri dan BNPP dan di acara apa pun." tegasnya. (Ins/H-1)
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Di tengah meningkatnya polusi plastik, seorang guru di SDN 003 Bontang Utara, Bontang, menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari ruang kelas.
KOTA Surabaya akan menjadi lokasi pertama proyek kemitraan pemerintah Indonesia dan UEA dalam penanganan sampah plastik sungai untuk mencegah kebocoran di perairan laut.
Enviu Zero Waste telah membangun sekitar 9 solusi dan startup, termasuk Alner, yang menyediakan sistem guna ulang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan detergen.
Pembangunan TPST akan difokuskan ke wilayah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti Gumelar, Lumbir, Somagede, Kemranjen, dan Tambak.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus menunjukkan komitmennya sebagai lembaga keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved