Penguatan Manajemen Risiko Jadi Prioritas di Tengah Akselarasi Keuangan Digital

Perkembangan teknologi di era digital ini semakin pesat dan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya yakni transformasi di bidang perekonomian dan keuangan yang juga sedang berlangsung di Indonesia. 

Sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap hal itu, Bank Indonesia pun menyelenggarakan agenda tahunan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2024. Di tahun ini, FEKDI mengusung tema Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni P Joewono, mengungkapkan data triwulan II 2024 menunjukkan transaksi digital banking mencapai 5,26 miliar kali, dengan angka pertumbuhan sebesar 32,03% (yoy). Kemudian, ada 3,87 miliar transaksi uang elektronik, dengan angka pertumbuhan sebesar 36,22% (yoy). Sementara itu, QRIS memiliki angka pertumbuhan paling signifikan yakni sebesar 226,54% (yoy), dengan 50,5 juta pengguna dan 32,71 juta merchant. Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa pertumbuhan transaksi digital diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan perubahan preferensi masyarakat dan pesatnya perkembangan inovasi digital. 

Baca juga : Keamanan Siber Jadi Sorotan Utama di Sektor Keuangan Digital

Kabar mengejutkan tersebut disampaikan oleh Doni P Joewono dalam sebuah sesi Casual Talk bertajuk Digital Leap: Paving The Way for Economic and Finance Transformation di Jakarta, pada Agustus lalu.

Tidak diragukan lagi, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia adalah tanda positif yang menunjukkan bahwa perekonomian kita sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Hal ini patut diapresiasi sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong perekonomian.

Namun, di balik kemajuan ini, penting untuk selalu mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi digital juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya risiko kejahatan siber dan potensi kerugian finansial. Oleh karena itu, perkembangan ini harus diiringi dengan penerapan manajemen risiko yang kuat dan efektif untuk melindungi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa manfaat dari ekonomi digital dapat dinikmati secara aman dan berkelanjutan. Topik ini  menjadi bahan diskusi dalam sesi Casual Talk lainnya di FEKDI 2024 dengan tajuk utama, Apa-apa Digital, Apa-apa Cyber, Ada Apa Sih?

Baca juga : Membangun Masa Depan Keuangan Digital Indonesia yang Aman dan Inklusif

Onno W Purbo, salah satu pembicara, menyampaikan bahwa penguatan manajemen risiko dalam ekonomi digital harus melibatkan kolaborasi antara masyarakat sebagai pengguna utama dan pemerintah sebagai regulator. Di tingkat masyarakat, pentingnya literasi digital tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memahami risiko-risiko yang ada dan cara menghadapinya. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali ancaman siber, menjaga keamanan data pribadi, serta melakukan transaksi digital secara aman. Meningkatkan literasi digital harus menjadi prioritas utama, karena masyarakat yang cerdas secara digital akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan di era ekonomi digital.

Sementara itu, dari sisi pemerintah, peran mereka sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah harus proaktif dalam membuat kebijakan yang inovatif dan relevan untuk melindungi konsumen, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengikuti perkembangan teknologi. Terobosan kebijakan yang tepat akan membantu menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi digital. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan efektif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari ekonomi digital dengan rasa aman dan terlindungi.

Sebagai bagian dari visi strategis yang tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia berencana mengembangkan sistem BI-Payment Clear. Skema ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas industri pembayaran dan memperkuat manajemen risiko, memastikan infrastruktur pembayaran digital di Indonesia mampu menangani peningkatan volume transaksi sekaligus melindungi dari berbagai ancaman.

Baca juga : Arsip Berbahaya Ancam Keuangan Digital Masyarakat

Dengan manajemen risiko yang kuat melalui BI-Payment Clear, diharapkan transaksi digital akan semakin cepat berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Ketika risiko transaksi digital dapat diminimalkan, kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis akan meningkat, mendorong adopsi yang lebih luas dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan andal.

Pengantar:

Media Indonesia, mulai 9 hingga 20 September 2024, menampilkan 10 karya terbaik peserta Generasi Baru Indonesia atau GenBI. GenBI merupakan program beasiswa dari Bank Indonesia untuk para mahasiswa terpilih. (Z-11)