Sikapi Konflik Global, Pemerintah Diminta Percepat Kemandirian Pangan

Lonjakan harga energi sebagai dampak utama konflik telah mendorong kenaikan biaya logistik dan produksi pangan dunia. Indonesia yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis menghadapi risiko ganda, yaitu kenaikan harga global dan pelemahan nilai tukar. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyebut krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat.

Ia memaparkan data bahwa Timur Tengah menyuplai sekitar 30% minyak dunia dan 20% jalur perdagangan global melewati Selat Hormuz. Akibatnya gangguan kawasan tersebut langsung berdampak pada harga energi dan biaya pengapalan global.

“Tekanan paling signifikan terjadi pada komoditas pangan strategis. Indonesia mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun (100% impor) dengan risiko kenaikan harga global akibat lonjakan biaya energi dan logistik,” ujar Slamet dalam keterangan yang dikutip, Minggu (5/4).

Baca juga : 15 Kapal Sudah Lewati Selat Hormuz dalam 24 Jam Terakhir

Komoditas kedelai yang mencapai sekitar 2,6 juta ton per tahun (70%-80% impor) juga mengalami kenaikan harga global, tercatat mencapai sekitar US$409,48 per ton pada Februari 2026. Hal itu dipicu oleh kenaikan biaya pupuk dan transportasi. Sementara itu, impor gula industri yang ditargetkan mencapai 3,12 juta ton pada 2026 mengalami tren kenaikan harga global akibat meningkatnya biaya produksi berbasis energi. 

Adapun garam industri dengan kebutuhan impor sekitar 577 ribu ton per tahun juga terdampak kenaikan ongkos logistik dan energi yang mendorong harga global naik dan membebani industri turunan dalam negeri.

Selain komoditas pangan, sektor input produksi juga terdampak signifikan. Indonesia mengimpor LPG sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara produksi domestik hanya sekitar 1,3 juta ton sehingga sangat bergantung pada pasar global.

Baca juga : Studi UNDP: Perang Iran Berpotensi Gerus Ekonomi Arab hingga Rp3.000 Triliun

Gas yang menyumbang sekitar 70%-80% biaya produksi pupuk nitrogen mengalami kenaikan harga seiring lonjakan energi global. Kondisi tersebut menyebabkan harga pupuk meningkat dan berimplikasi pada bertambahnya beban subsidi pemerintah.

“Risiko fiskal pun meningkat, termasuk potensi pembatasan volume pupuk subsidi yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas petani dan memperburuk ketahanan pangan nasional,” ungkap Slamet.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus direspons dengan langkah strategis dan terukur. Pemerintah perlu mempercepat substitusi impor melalui pengembangan komoditas lokal seperti sorgum dan kedelai domestik. Selain itu memperkuat cadangan pangan nasional, serta melakukan reformasi sistem logistik untuk menekan biaya distribusi.

“Perlindungan terhadap petani dan pelaku UMKM pangan harus diperkuat melalui jaminan pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan. Diversifikasi negara sumber impor serta penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi juga menjadi langkah penting,” pungkasnya. (E-3)