Insentif Kendaraan Listrik Perlu Diaktifkan untuk Tekan Beban Subsidi Energi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu segera mengaktifkan kembali insentif kendaraan listrik guna meredam tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menyatakan tanpa stimulus lanjutan, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik, khususnya di segmen kelas menengah.

“Risiko perlambatan ini cukup nyata, terutama setelah insentif fiskal berakhir pada 2025, yang membuat harga kendaraan listrik lebih mahal dan daya beli masyarakat tertekan,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Rizal, insentif sebelumnya terbukti efektif mendorong pertumbuhan pasar. Sepanjang Januari hingga November 2025, penjualan kendaraan listrik mencapai sekitar 82 ribu unit atau setara 11%-12% dari total pasar otomotif nasional. Namun, kondisi global yang tidak stabil, termasuk ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, membuat harga minyak dunia tetap tinggi, bahkan bertahan di atas US$100 per barel. Situasi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga : Pemerintah mesti Realistis terhadap Ancaman Ketahanan Energi dan Fiskal

Rizal menjelaskan bahwa alokasi subsidi energi pada 2026 diperkirakan mencapai Rp210 triliun dan sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban fiskal sekitar Rp6–7 triliun. Dengan demikian, kenaikan harga minyak sebesar US$10 per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi hingga Rp60 triliun-Rp70 triliun.

Dalam konteks tersebut, ia menilai insentif kendaraan listrik bukan hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.

“Dalam simulasi transisi energi, penggantian satu juta kendaraan konvensional dengan kendaraan listrik dapat menghemat sekitar 13 juta barel minyak per tahun. Ini berdampak signifikan terhadap keseimbangan energi nasional,” jelasnya.

Rizal menegaskan keberlanjutan insentif akan menjadi faktor kunci dalam menjaga laju transisi energi di sektor transportasi sekaligus memperkuat stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global. (E-3)