Harga Petrokimia Melonjak, Aural Jihad: Investor Mulai Hitung Ulang Risiko Indonesia

KENAIKAN harga bahan baku turunan minyak bumi kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pengamat investasi dan praktisi family office, Aural Jihad, menilai lonjakan harga petrokimia, khususnya plastik, sebagai sinyal penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku pasar maupun pembuat kebijakan.

Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa harga polyethylene (PE) dan polypropylene (PP) telah meningkat lebih dari 20% sejak eskalasi ketegangan geopolitik di Iran pada Maret 2026. Menurutnya, kenaikan ini bukan sekadar fluktuasi sementara, melainkan lagging indicator yang mencerminkan transmisi tertunda dari lonjakan harga energi global ke sektor riil domestik.

“Dalam perspektif ekonomi dalam negeri, kenaikan harga input seperti plastik memiliki implikasi sistemik terhadap struktur biaya industri. Ini menandakan bahwa tekanan inflasi berbasis biaya (cost-push inflation) mulai terinternalisasi dalam rantai pasok nasional,” ujar Aural Jihad.

Baca juga : Harga Minyak Melonjak, Disiplin Fiskal Jadi Benteng Terakhir APBN

Indonesia, lanjutnya, masih menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan terhadap impor bahan baku petrokimia. Kondisi ini membuat perekonomian domestik semakin sensitif terhadap pergerakan harga minyak global, terutama ketika harga bertahan di atas level US$90 per barel.

Dirinya memperkirakan bahwa dalam skenario harga energi yang tinggi dan persisten, biaya produksi sektor manufaktur dan UMKM berpotensi meningkat sebesar 10–15%.  Tidak hanya berdampak pada sektor riil, dinamika ini juga mulai memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia. Ia menilai bahwa kombinasi antara risiko geopolitik dan tekanan inflasi domestik mendorong investor asing untuk melakukan penyesuaian terhadap eksposur mereka.

“Investor asing cenderung melakukan risk repricing ketika melihat adanya tekanan simultan dari faktor eksternal dan internal. Indonesia tetap menarik, namun pendekatannya menjadi lebih selektif dan berhati-hati,” jelasnya.

Baca juga : Purbaya Tambah Rp100 triliun untuk Subsidi Energi, Defisit APBN Melebar?

Dalam konteks kebijakan, ia menekankan bahwa respons yang diambil tidak boleh bersifat jangka pendek semata.

“Pemerintah tidak boleh hanya buying time. Diperlukan langkah struktural yang konkret, khususnya dalam mempercepat hilirisasi industri petrokimia dan memperkuat kapasitas produksi domestik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang bersifat langsung dan implementatif bagi pelaku industri.

“Insentif dalam bentuk regulasi harus didorong kepada industri pada kondisi saat ini, agar pelaku usaha memiliki ruang adaptasi terhadap tekanan biaya yang meningkat,” tambahnya.

Dari perspektif investasi dan pengelolaan aset, ia mengatakan bahwa kliennya saat ini banyak yang lebih defensif dan memperhitungkan resiko politik dalam negeri di Indonesia.

“Fokus investor saat ini perlu bergeser, tidak hanya pada potensi imbal hasil, tetapi juga pada ketahanan portofolio dalam menghadapi tekanan makroekonomi,” ungkapnya.

Aural Jihad turut menilai bahwa stabilitas ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memperkuat struktur industri domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor strategis. Dalam hal ini, sektor petrokimia dan pemenuhan lpg untuk konsumsi rumah tangga menjadi salah satu elemen kunci yang perlu mendapatkan perhatian serius. (E-4)