Jadi Lintasan Terpadat, Dermaga lintasan Ketapang-Gilimanuk Perlu Ditambah

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti krusialnya lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk sebagai lintasan terpadat dan strategis nasional.

Menurut BHS, biasa ia disapa, persoalan antrean panjang akibat keterbatasan dermaga tidak bisa dianggap sepele. Jika terus dibiarkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap perekonomian.

BHS mengatakan pada masa arus mudik dan libur lebaran, terdapat sektor yang perlu mendapat perhatian serius, yakni angkutan logistik. Apalagi lintasan ini juga menghubungkan Bali sebagai destinasi wisata andalan kelas dunia.

Baca juga : Horor Macet di Gilimanuk Sebabkan Pemudik Meninggal, Gubernur Koster Minta Maaf

“Angkutan logistik selalu berdampingan dengan pertumbuhan pariwisata. Ketika pariwisata tumbuh, maka logistik juga pasti tumbuh. Ini membutuhkan antisipasi, sementara saat ini pertumbuhan jumlah trip kapal tidak meningkat karena adanya keterbatasan dermaga,” ujar BHS, di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur.

BHS menegaskan, kondisi tersebut harus segera direspons melalui penambahan infrastruktur dermaga.

"Ini sudah waktunya segera membangun minimal dua unit dermaga. Sehingga, dermaga tersebut dapat menampung kapal-kapal yang saat ini masih menganggur, yang jumlahnya di atas 20 kapal. Dengan penambahan tersebut, kapal-kapal yang sebelumnya off atau tidak beroperasi, dapat dimanfaatkan untuk masuk dalam jadwal dan memperkuat kapasitas angkut, kurang lebih 30%. Ini menjadi langkah antisipasi jangka panjang, baik untuk pariwisata maupun penunjangnya, yaitu logistik," kata BHS.

Baca juga : Mudik Lebaran 2026 Bali, Antrean Kendaraan di Gilimanuk Capai 20 Km

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini mengatakan logistik di wilayah pariwisata harus bisa tercukupi, sehingga harga barang tidak mengalami kenaikan akibat daripada kelangkaan.

"Saat ini, hambatan berupa kemacetan yang bisa mencapai lebih dari 10 jam pada angkutan logistik berpotensi menimbulkan inflasi yang cukup tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, distribusi logistik harus dilancarkan," ucap BHS.

Di negara seluruh dunia, sambung BHS, di saat musim liburan, angkutan logistiknya juga harus mengimbangi. Sebab, dengan adanya peningkatan wilayah pasti kebutuhan logistiknya akan lebih besar, dan ini harus diantisipasi.

"Jangan sampai wisatawan domestik dan internasional, mendapatkan kelangkaan barang di wilayah pariwisata. Wilayah pariwisata harus di manjakan dengan kecukupan logistik, makanan dan minum selama arus mudik dan libur Lebaran," ungkap BHS

Di sisi lain, lanjut alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya tersebut, untuk sementara waktu, operasional kapal dilakukan dengan pola nonjadwal sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah. Proses tiba, bongkar muat, hingga keberangkatan harus dipercepat dan perlu ditetapkan target standar waktu sesuai dengan ukuran kapal.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan selama periode libur.

"Kebutuhan barang, khususnya makanan-minuman pasti akan sangat meningkat seiring pertumbuhan pariwisata yang berbarengan dengan momentum mudik dan libur Lebaran, sehingga distribusi logistik harus benar-benar harus diantisipasi, agar tidak terjadi kelangkaan.”

Menurut BHS, persoalan logistik tidak hanya berdampak pada wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga pelaku ekonomi, perdagangan, hingga Industri kecil dan menengah. Kondisi ini turut menimbulkan multiplier effect ekonomi dan berpotensi mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan sebesar 8%.

Sehingga, lanjut BHS di negara seluruh dunia selalu terus berdampingan tidak pernah menghentikan angkutan logistik . Ia menyebut, di negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, hingga Malaysia, angkutan logistik tidak pernah dihentikan secara total meskipun berada pada periode libur panjang maupun hari besar keagamaan.

Di kawasan Eropa, misalnya, sejumlah negara seperti Belanda, Inggris, dan Spanyol tetap mengoperasikan angkutan logistik tanpa larangan nasional, bahkan angkutannya meningkat drastis agar tidak memutus rantai pasok.

Sementara di China dan Jepang, operasional logistik juga tetap berjalan saat libur besar seperti Tahun Baru Imlek dan Golden Week, meskipun dengan penyesuaian kapasitas dan tenaga kerja. Pelabuhan-pelabuhan utama tetap beroperasi untuk menjaga kelancaran rantai pasok, meski terjadi perlambatan.

Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, yakni tidak terdapat kebijakan penghentian logistik saat hari besar seperti Natal dan Thanksgiving. Aktivitas distribusi bahkan cenderung meningkat karena tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat selama periode tersebut.

Adapun di Malaysia, pemerintah hanya menerapkan pengaturan waktu operasional truk di wilayah tertentu untuk mengurai kemacetan, tanpa menghentikan distribusi logistik secara keseluruhan.

"Dengan demikian, praktik global menunjukkan bahwa distribusi logistik tetap dijaga berjalan untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan selama musim liburan, guna memastikan ketersediaan barang dan menjaga stabilitas harga di masyarakat," tutup BHS. (H-2)