Belajar dari Kemacetan Gilimanuk, Pemerintah Perlu Tambah Dermaga sebagai Titik Sandar Kapal

GABUNGAN Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) memahami keprihatinan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi atas kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk yang dilaporkan mencapai hingga ±45 kilometer berdasarkan pantauan udara.

Kemacetan tersebut memang dipicu lonjakan arus kendaraan pada periode mudik Lebaran yang beririsan dengan mobilitas masyarakat Bali menjelang Hari Raya Nyepi.

Namun demikian, Gapasdap memandang persoalan kemacetan penyeberangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembatasan operasional kendaraan atau rekayasa lalu lintas yang bersifat sementara.

Baca juga : Ribuan Kendaraan Keluar Bali, Antrean Panjang 31 Kilometer dari Pelabuhan Gilimanuk

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menegaskan langkah pembatasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) hanya merupakan solusi jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan armada kapal dan kapasitas dermaga pelabuhan penyeberangan.
Jumlah kapal terus bertambah untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat dan logistik nasional, tapi pembangunan dermaga sebagai titik sandar kapal tidak berkembang secara seimbang. Kondisi ini menyebabkan dermaga menjadi bottleneck yang mengakibatkan kapal dan kendaraan harus menunggu giliran sandar dalam waktu lama.
“Jika dermaga tidak bertambah, jalan menuju pelabuhan akan selalu menjadi parkiran,” ujar Khoiri, Selasa (17/3/2026).

Karena itu, Gapasdap mendorong pemerintah untuk mulai menyusun roadmap pembangunan dermaga pelabuhan penyeberangan secara nasional yang jelas dan berkelanjutan. Gapasdap mengusulkan agar pembangunan dilakukan bertahap dengan target minimal satu pasang dermaga baru setiap tahun pada lintasan penyeberangan utama nasional.

Baca juga : Arus Mudik: Lonjakan Kendaraan Picu Kemacetan Parah di Gilimanuk 

Dengan demikian, ucap dia, kapasitas sistem penyeberangan dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan mobilitas kendaraan dan kebutuhan logistik nasional.

Ia mengatakan jika Kementerian Perhubungan menghadapi keterbatasan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan melibatkan kementerian lain yang memiliki kapasitas pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terbukti sukses mempercepat pembangunan jaringan jalan tol nasional. 

"Dari sisi kebutuhan anggaran, pembangunan dermaga penyeberangan juga tidak memerlukan biaya terlalu besar. Bahkan secara estimasi kasar, nilai pembangunan satu pasang dermaga penyeberangan diperkirakan tidak lebih dari seperlima anggaran program MBG (Makan Bergizi Gratis) dalam satu hari," paparnya.

Karena itu, lanjut dia, pembangunan dermaga sebenarnya merupakan investasi infrastruktur yang relatif kecil tetapi berdampak besar terhadap kelancaran transportasi nasional.

"Gapasdap berharap pemerintah dapat mulai memprioritaskan pembangunan kapasitas pelabuhan penyeberangan lebih serius agar kemacetan panjang setiap musim mudik tidak terus berulang di masa mendatang," tutupnya. (H-2)