Ruang UMKM di PIK 2 Baru Terisi 9 Persen, DPR RI Geram

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari 30% alokasi ruang yang disediakan untuk UMKM, saat ini realisasinya baru mencapai 9% atau sekitar 52 pelaku usaha. Hal itu disampaikan Samuel usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PIK 2, Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Menurutnya, perlu ada langkah desakan yang lebih kuat kepada kementerian terkait agar target alokasi tersebut dapat terpenuhi secara maksimal.

"Kami harus mendesak Kementerian UMKM-nya. Kementerian UMKM-nya yang harus bergerak. Jadi kalau kemudian Kementerian UMKM-nya bilang baru 9% yang bisa terpenuhi, itu sebetulnya kan bicara pada diri sendiri ya. Kenapa baru 9%?" ujar Samuel dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (7/2).

Baca juga : KUR Super Mikro belum Mampu Topang Usaha Produktif

Politisi PDI-Perjuangan ini menekankan konsep it takes two to tango dalam membangun sinergi di kawasan tersebut. Menurutnya, pembangunan masif di PIK 2 harus direspons secara aktif oleh masyarakat dan kementerian terkait sebagai sebuah peluang besar.

Ia mendorong adanya kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk hadir di lokasi tersebut.

Samuel juga memberikan saran spesifik kepada pengelola PIK 2 agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada tahap pelatihan atau manajemen saja, melainkan berlanjut hingga penyerapan produk.

Baca juga : Bumdesma dan BPR harus Bantu Penyaluran KUR agar Tepat Sasaran

"Tolong dong para UMKM ini jangan hanya difasilitasi mengenai pelatihan pembinaan kemudian manajemen dan segala macam, tapi produknya ditampung dong, dibeli dong. Kan begitu banyak masyarakat di sini, juga pengunjung datang ke sini, dukung dalam hal penyerapannya, penjualannya, pemasarannya," tegasnya.

Di sisi lain, Samuel mengingatkan para pelaku UMKM untuk sadar akan standar kualitas. Mengingat PIK 2 memiliki standar lingkungan dan penampilan tertentu, produk UMKM yang masuk juga harus memiliki kualitas mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selektif.

"UMKM kita juga perlu untuk istilah saya, menyadarkan diri mereka apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dan itu saya yakin yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan soal harga murah saja, tapi memang barang yang dibutuhkan dan memang barang tersebut punya kualitas baik," katanya.

"Nah PIK 2 ini menurut saya secara lingkungan, secara penampilan mereka sudah ada di standar tertentu. Kita isi yuk standar itu dengan meningkatkan kualitas kita," imbuh Samuel.

Lebih jauh, ia mengusulkan adanya kebijakan yang lebih masif, seperti keharusan corporate social responsibility (CSR) dari toko-toko besar di kawasan tersebut untuk mendukung UMKM. Samuel juga membawa ide strategis untuk menjadikan PIK 2 sebagai etalase budaya nasional.

"Saya juga usulkan dan diterima baik dengan Pak Richard maupun Pak Nono (jajaran pengelola kawasan PIK 2) untuk menghadirkan Nusantara di PIK 2. Jadi PIK 2 ini kan bisa jadi jendela ataupun pintu untuk masuk ke daerah-daerah lainnya di Indonesia," tutupnya. (E-3)