IHSG Jeblok, Petinggi OJK Mundur: Komisi XI Sebut Ada Masalah Besar di Pasar Modal

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 28-29 Januari lalu bukan sekadar gejolak sesaat, melainkan sinyal kuat adanya persoalan struktural di pasar modal Indonesia.

Menurut Hanif, penurunan tajam IHSG yang bahkan sempat memunculkan ancaman penurunan peringkat oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) harus dibaca sebagai alarm serius bagi stabilitas sektor keuangan nasional.

“Kalau terkait pasar saham kita, memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok beberapa kali dan bahkan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu ini menjadi persoalan,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1).

Baca juga : OJK Pastikan Proposal Free Float Sesuai Standar Global MSCI

Hanif menekankan bahwa tekanan terhadap pasar modal tidak hanya dipicu faktor eksternal, tetapi juga dinamika domestik yang belakangan semakin mengkhawatirkan. Ia menyoroti mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kemudian disusul sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai perkembangan yang memperkuat kekhawatiran publik terhadap tata kelola sektor keuangan.

Ia pun mendesak OJK segera melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam fungsi pengawasan dan pengaturan pasar modal. Hanif menilai penguatan tata kelola merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.

“Karenanya, kita minta kepada OJK untuk betul-betul melakukan pengawasan dan pengaturan yang baik, guna memastikan kualitas pasar modal Indonesia menjadi lebih baik,” tegasnya.

Baca juga : IHSG Anjlok 8 Persen, Pemerintah Segera Panggil OJK dan BEI

Lebih lanjut, Hanif menilai pembenahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kompleksitas tantangan pasar keuangan saat ini, kata dia, membutuhkan kebijakan yang tegas, kredibel, dan terukur agar pasar tidak terus rentan terhadap guncangan.

“Oleh karenanya, pekerjaan dan tantangan yang dihadapi OJK untuk benar-benar bisa meregulasi dan menguasai pasar modal kita harus kita dorong agar lebih baik,” ujarnya.

Saat ini, DPR disebut masih memantau proses transisi di tubuh OJK dan BEI agar tidak terjadi kekosongan kebijakan yang dapat memperburuk sentimen pasar. Komisi XI pun berencana segera memanggil OJK untuk membahas persoalan ini secara khusus.

“Mungkin nanti kita akan ketemu dengan OJK, dan akan kita bahas secara khusus persoalan ini,” pungkas Hanif. (Z-10)