Pengamat: Biaya Kerusakan Lingkungan Lebih Besar Dibanding Nilai Insentif Kendaraan Listrik

DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai rencana pemerintah untuk menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 bukan langkah yang tepat. Menurutnya, nilai insentif yang dikeluarkan negara masih jauh lebih kecil dibandingkan beban ekonomi yang harus ditanggung akibat kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan dari emisi sektor transportasi.

Fabby menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya memandang kebijakan ini secara jangka panjang. Biaya pemulihan lingkungan, peningkatan penyakit akibat polusi, serta tekanan terhadap kualitas udara akan menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan anggaran insentif yang diberikan saat ini. Karena itu, ia menilai wacana pencabutan insentif mencerminkan cara pandang yang terlalu pendek dan tidak mempertimbangkan risiko krisis iklim di masa mendatang.

Ia menambahkan, apabila insentif PPN 10 persen untuk kendaraan listrik dihentikan, harga mobil listrik akan melonjak signifikan. Kondisi ini berpotensi menurunkan minat masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil, padahal peralihan tersebut menjadi salah satu kunci pengurangan emisi. IESR mencatat bahwa penggunaan satu unit mobil listrik dengan jarak tempuh 20.000 kilometer per tahun dapat mengurangi impor bahan bakar minyak hingga 1.320 liter.

Fabby mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penghematan anggaran jangka pendek. Jika ketergantungan terhadap BBM terus berlanjut, defisit neraca perdagangan justru berisiko semakin membesar karena impor energi yang meningkat. Selain itu, kebijakan penghentian insentif juga berpotensi menghambat masuknya investasi di sektor baterai, yang diproyeksikan mencapai Rp544 triliun hingga 2060. Banyak pelaku industri saat ini sedang membangun fasilitas produksi dan membutuhkan kepastian kebijakan.

Dengan mempertimbangkan berbagai dampak tersebut, Fabby mendorong pemerintah untuk mempertahankan insentif kendaraan listrik. Menurutnya, keberlanjutan insentif sangat penting guna menjaga momentum transisi energi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak atas kualitas udara yang lebih bersih. (H-3)