Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Riyanto menyarankan insentif impor kendaraan listrik untuk dihentikan karena berpotensi menggerus daya saing industri otomotif lokal yang selama ini telah berinvestasi besar di Tanah Air.
"Mereka yang sudah investasi, memproduksi domestik dari Korea, dari Tiongkok juga ada. Itu sudah set up pabrik dengan kapasitas tertentu, tiba-tiba penjualan drop juga, karena fasilitas BEV impor," ungkapnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Industri (Forwin).
Riyanto mengatakan sudah saatnya pabrikan memproduksi mobil listrik di Indonesia. Sebaiknya tidak ada penundaan untuk memproduksi lokal ataupun melanjutkan pemberian insentif mobil listrik impor.
"Secara ekonomi (kendaraan yang diproduksi lokal) multiplier effect tentu sangat lebih besar, dibandingkan dari perdagangan, which is itu adalah CBU," jelas dia.
Jika insentif mobil listrik impor terus berlanjut, ujar dia, industri lokal bisa jadi hanya jadi pasar, bukan basis produksi.
"Kalau terus impor, tentu tujuannya kan mau jadi basis produksi. Kalau impor berarti menghambat itu," kata Riyanto.
Dia menyarankan sebaiknya insentif impor CBU mobil listrik selesai sesuai regulasi.
"Kalau dibiarkan tidak fair buat mereka yang sudah terlanjur berinvestasi di Indonesia," kata Riyanto. (H-4)
DIREKTUR Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai rencana pemerintah untuk menghentikan insentif kendara listrik pada 2026 bukan langkah yang tepat.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai rencana penyesuaian bahkan penghentian insentif kendaraan listrik belum tepat dilakukan saat ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved