Legislator Dorong Pemerintah Hentikan Impor Daging Babi

ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta meminta pemerintah menghentikan impor daging babi. Menurutnya, kebijakan impor daging babi merupakan strategi pragmatis yang  berpotensi merugikan para peternak lokal.

Desakan penghentian impor daging babi ini disampaikan Parta kepada pemerintah pusat secara langsung. “Selesai Raker (Rapat Kerja) urusan komoditas strategis, saya manfaatkan waktu menyampaikan pesan para peternak babi di seluruh Indonesia. Khususnya Bali, agar Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian mengkaji kembali dan bahkan menghentikan inpor daging babi dari luar negeri,” ujar Parta dalam keterangan tertulis diterima, Minggu (30/11).

Parta menyebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono telah berjanji akan meninjau kebijakan impor dan secara bertahap menguranginya hingga suatu saat tidak ada lagi impor daging babi.

Baca juga : Legislator PDIP Soroti tidak Masuknya Tembakau dalam RUU Komoditas Strategis

“Beliau (Mendag dan Wakil Menteri Peternakan) menegaskan bakal mengurangi impor tiap tahun, bahkan ke depan jangan sampai ada impor daging babi dari luar negeri,” tegas politisi asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ini.

Parta mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor daging babi Indonesia pada 2023 mencapai 4.875 ton, meningkat menjadi 7.458 ton pada 2024, dan hingga Juli 2025 sudah mencapai 5.741 ton. Negara asal daging babi impor meliputi Amerika Serikat, Denmark, Jepang, dan Spanyol.

Sementara itu, produksi daging babi lokal per tahun menurut BPS mencapai 135.039 ton pada 2023 dan 130.871 ton pada 2024. Parta menekankan, yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan impor, melainkan mendukung peternak lokal melalui penyediaan bibit unggul, pakan lebih murah, standar kandang yang memadai, serta pendampingan secara konsisten.

Baca juga : Ketua Komisi VIII DPR Sebut Banjir Sumut Akibat Pembalakan Hutan

Selama ini, kata dia, alasan impor adalah kualitas daging babi lokal yang dianggap kalah dibanding impor. Parta menilai alasan ini terlalu klasik dan tidak menyelesaikan masalah peternak lokal.

“Padahal sebenarnya, kualitas daging babi lokal bisa dibuat lebih baik. Begitu juga dengan ⁠harga daging babi lokal bisa bersaing, dengan catatan pemerintah menyiapkan bahan baku, pakan terutama jagung sehingga cost produksi menjadi lebih rendah,” ujar Parta. 

Parta menegaskan, pemerintah harus hadir untuk melindungi peternak. "Jadi pemerintah harus hadir, pemerintah tidak boleh mengambil langkah pragmatis yang dalam jangka panjang bisa merugikan peternak, lambat laun peternak bisa berhenti berproduksi,” ujarnya. (P-4)