Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyoroti kesenjangan antara peningkatan produksi beras nasional dan kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani hanya sekitar Rp 2,4 juta per bulan, lebih rendah dibanding rata-rata nasional Rp2,7 juta.
“Pendapatan petani sampai saat ini masih terendah, sekitar Rp2,4 juta per bulan, sedangkan rata-rata nasional Rp2,7 juta,” kata Rokhmin dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/11),
Rokhmin menegaskan, indikator kesejahteraan petani tidak cukup dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) saja, tetapi harus mempertimbangkan real income. Ia menambahkan, menurut standar Bank Dunia, pendapatan petani yang layak seharusnya mencapai Rp7,5 juta per bulan.
“Yang dimaksud petani sejahtera menurut Bank Dunia itu kalau pendapatannya Rp 7,5 juta per bulan,” jelas Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University Bogor ini.
Karena itu, Rokhmin mendesak Kementerian Pertanian untuk memperkuat upaya peningkatan pendapatan petani.
“Tolong terus upayakan agar kesejahteraan petani itu meningkat, bukan hanya berdasarkan NTP tetapi real income mereka,” kara Rokhim.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada swasembada beras, tetapi juga perlu memperluas pengembangan komoditas strategis lain seperti jagung, gula, dan daging untuk meningkatkan produksi nasional.
Meski demikian, Rokhmin memberikan apresiasi terhadap capaian produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 34 juta ton pada 2025, melampaui konsumsi nasional sekitar 31 juta ton. Menurutnya, pencapaian ini menjadi momentum kebangkitan pertanian di era Presiden Prabowo.
“Fakta empiris di lapangan menunjukkan kita insya Allah mencapai swasembada beras tahun ini dengan produksi 34 sekian juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 31 juta ton,” jelasnya. (P-4)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda tersebut diharapkan menjadi simbol keberlanjutan swasembada beras nasional.
Pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved