Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyoroti kesenjangan antara peningkatan produksi beras nasional dan kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani hanya sekitar Rp 2,4 juta per bulan, lebih rendah dibanding rata-rata nasional Rp2,7 juta.
“Pendapatan petani sampai saat ini masih terendah, sekitar Rp2,4 juta per bulan, sedangkan rata-rata nasional Rp2,7 juta,” kata Rokhmin dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/11),
Rokhmin menegaskan, indikator kesejahteraan petani tidak cukup dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) saja, tetapi harus mempertimbangkan real income. Ia menambahkan, menurut standar Bank Dunia, pendapatan petani yang layak seharusnya mencapai Rp7,5 juta per bulan.
“Yang dimaksud petani sejahtera menurut Bank Dunia itu kalau pendapatannya Rp 7,5 juta per bulan,” jelas Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University Bogor ini.
Karena itu, Rokhmin mendesak Kementerian Pertanian untuk memperkuat upaya peningkatan pendapatan petani.
“Tolong terus upayakan agar kesejahteraan petani itu meningkat, bukan hanya berdasarkan NTP tetapi real income mereka,” kara Rokhim.
Ia juga menekankan, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada swasembada beras, tetapi juga perlu memperluas pengembangan komoditas strategis lain seperti jagung, gula, dan daging untuk meningkatkan produksi nasional.
Meski demikian, Rokhmin memberikan apresiasi terhadap capaian produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 34 juta ton pada 2025, melampaui konsumsi nasional sekitar 31 juta ton. Menurutnya, pencapaian ini menjadi momentum kebangkitan pertanian di era Presiden Prabowo.
“Fakta empiris di lapangan menunjukkan kita insya Allah mencapai swasembada beras tahun ini dengan produksi 34 sekian juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 31 juta ton,” jelasnya. (P-4)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada sembilan komoditas strategis dengan posisi surplus produksi yang kuat.
Pengadaan beras tahun 2025 pun tercatat sebagai terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog melalui pembelian gabah langsung dari petani any quality dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut agenda tersebut diharapkan menjadi simbol keberlanjutan swasembada beras nasional.
Pengumuman swasembada pangan perlu disertai kejelasan definisi dan konteks produksi. Ia mengingatkan secara historis, panen raya padi di Indonesia berlangsung pada Februari hingga Mei.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
Rakernas dan Temu Tani Nasional 2025 yang digelar HKTI menjadi ajang konsolidasi sektor pertanian untuk memperkuat Swasembada Pangan,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved