Kata Purbaya soal Mantan Dirjen Pajak Dicegah ke Luar Negeri

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mantan Direktur Jenderal Pajak KD yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pencegahan yang berlaku mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 itu disebut terkait dugaan kasus korupsi.

Menkeu mengaku belum mendapat laporan langsung dari Jaksa Agung terkait kasus ini. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya jalannya kasus tersebut kepada Kejagung. Purbaya juga menyebut tidak ada permintaan keterangan dari Kejagung kepada dirinya.

"(Ke) saya sih enggak ada. Tapi yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja proses ini berjalan," ujarnya kepada awak media usai konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11).

Baca juga : Menkeu Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Mencapai 5,6-5,7 Persen

Di sisi lain, Purbaya memastikan kasus tersebut tidak berkaitan dengan kasus pengemplang pajak yang tengah ditangani Kemenkeu.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Tapi biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," paparnya.

Ia pun meminta jajarannya di Ditjen Pajak untuk fokus dan serius bekerja.

Baca juga : Purbaya Sebut Belum Ada Kesimpulan Akhir untuk Solusi Utang Whoosh

"Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membeberkan bahwa Kejagung telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020.

“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020,” kata Anang seperti dilansir dari Antara, Senin (17/11). (E-4)