Pengamat Dorong BI Jadi Pengusul Redenominasi

DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengusul UU redenominasi rupiah.

Ia menilai, narasi tersebut lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter, meski di satu sisi pemerintah juga bisa mengusulkan kepada parlemen. 

"Di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terdahulu juga dimasukkan namun belum dibahas dan disetujui hingga saat ini. Saya rasa Bank Indonesia seharusnya menjadi lead memasukkan usulan UU ke Parlemen. Hemat saya, Bank Indonesia yang harus aktif dalam masalah redenominasi ini dengan mengajukan usulan langsung ke DPR agar RUU ini nanti jadi usulan DPR, namun harus dengan koordinasi pemerintah. Jadi lead isu ini di bidang moneter, bukan fiskal (Kemenkeu)," kata Huda saat dihubungi, Senin (10/11).

Baca juga : Redenominasi Rupiah Perlu Kehati-hatian agar tidak Picu Inflasi

Sebelumnya, rencana redenominasi rupiah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah, lanjut Huda, harus mempertimbangkan baik-baik kondisi ekonomi dan keuangan negara dan masyarakat apabila rencana redenominasi tersebut diwujudkan di tahun depan.

"Di situasi saat ini, masih tidak diperlukan redenominasi rupiah. Ada biaya redenominasi yang tinggi yang harus ditanggung oleh negara dan swasta. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi," cetusnya.

Baca juga : Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Kredibilitas Mata Uang Nasional

Selain itu, Huda menilai ada ada risiko redenominasi ini gagal karena pemahaman terkait redenominasi yang timpang di masyarakat dan justru bisa menyebabkan inflasi. 

"Masyarakat di Jakarta mungkin lebih gampang, namun bagaimana di luar Jakarta? Pemahaman yang berbeda bisa menimbulkan kenaikan harga. Inflasi akan meningkat tajam, daya beli semakin tertekan," ungkap dia.

Ia menambahkan, BI juga tidak bisa mengandalkan redenominasi untuk memperkuat sektor moneter. "Yang harus dilakukan adalah stabilisasi nilai tukar rupiah terlebih dahulu sebelum kita berbicara redenominasi," tandasnya. (Fal/E-1)