Pemerintah Minta Platform E-commerce Tertibkan Seller yang masih Berjualan Barang yang Dilarang

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meminta agar platform-platform e-commerce mentertibkan para seller yang masih berjualan barang-barang yang dilarang. 

"Contohnya dalam hal ini adalah pakaian impor bekas. Karena dalam operasionalnya teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Permendag 31 dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat, bahwa memang barang-barang yang tidak diperbolehkan undang-undang atau peraturan tidak boleh diperjualbelikan," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11).

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), Hilmi Adrianto menegaskan bahwa anggota-anggota idEA berkomitmen untuk patuh terhadap Permendag 31/2023. 

Baca juga : Pemerintah Tutup Akun Toko Thrifting di E-commerce

"Kita di pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian impor ilegal ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Sejak Maret 2023 sebenarnya seluruh anggota idEA juga sudah melakukan banyak hal untuk bisa membantu Kementerian UMKM untuk bisa menurunkan produk-produk yang dilarang termasuk juga pakaian bekas impor tersebut," kata Hilmi. 

Sementara itu, Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menyatakan bahwa pihaknya telah membuka channel khusus yang bisa langsung berkomunikasi dengan Kementerian UMKM untuk berkoordinasi terkait barang-barang yang setidaknya diindikasikan barang-barang impor pakaian bekas. 

Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menegaskan bahwa kebijakan daftar produk di Tokopedia maupun dan Tiktok Shop by Tokopedia telah melarang penjualan barang impor bekas.

Baca juga : Pemerintah Take Down 40 Ribu Akun Penjual Pakaian Impor Bekas di e-Commerce

"Dan apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan," imbuhnya.

Senada, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma menyatakan bahwa Lazada akan terus berkomitmen menjadi partner yang baik bagi pemerintah khususnya dengan Kementerian UMKM.

"Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UMKM terkait barang-barang bekas impor ini," tandasnya. (E-4)