Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB+ dalam rating release tanggal 24 Oktober 2025, dengan outlook stabil.
Kementerian Keuangan menyebut afirmasi R&I itu menegaskan kembali kepercayaan terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia, serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap prudent.
"R&I menilai bahwa kokohnya fundamental ekonomi Indonesia ditopang oleh laju pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang terjaga dalam batas sasaran, serta kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal dan moneter," seperti dikutip dari keterangan R&I yang diterima, Kamis (30/10).
Kinerja ekonomi nasional pada 2024 disebut menunjukkan capaian yang solid, terutama berkat kuatnya konsumsi domestik.
R&I memperkirakan bahwa tren pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil akan tetap berada dalam kisaran yang sehat dan berkelanjutan pada 2025.
Tingkat inflasi yang berhasil dikendalikan dalam rentang target di kisaran 2,5% plus/ minus 1% menjadi penilaian positif dari R&I.
"Nilai tukar rupiah relatif stabil setelah sempat mengalami tekanan eksternal. Posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 dapat dijaga setara dengan kisaran enam bulan kebutuhan impor dan utang luar negeri pemerintah. Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap berada pada tingkat yang rendah dan terkendali," paparnya.
Di bidang fiskal, R&I menilai positif konsistensi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Defisit pada 2024 tercatat sebesar 2,3%, sedangkan pada 2025 terdapat penyesuaian target defisit dari 2,5% menjadi 2,78% untuk mengakomodasi pembiayaan program prioritas.
"Proyeksi defisit tahun 2026 di angka 2,68% menunjukkan arah kebijakan fiskal yang tetap terukur dan berkomitmen pada keberlanjutan fiskal jangka menengah," jelasnya.
R&I memperkirakan, rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap di kisaran 40%. R&I juga menekankan pentingnya tiga hal bagi pemerintah Indonesia. Pertama, memperluas basis penerimaan negara.
Kedua, meningkatkan kemudahan dalam berusaha dan pengembangan reformasi struktural untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Ketiga, fokus kepada kebijakan ekonomi dan fiskal, serta peranan dari lembaga bentukan baru Danantara.
"Dengan mempertahankan peringkat BBB+ dan outlook Stabil, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi ekonomi, pengelolaan fiskal yang kredibel, dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Penilaian ini menjadi sinyal positif bagi investor dan mitra internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal secara konsisten di tengah ketidakpastian global," tutupnya. (Ifa/E-1)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved