Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Lapor Pak Purbaya adalah kanal pengaduan resmi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) untuk menampung berbagai aduan terkait perpajakan, bea cukai, dan layanan publik di lingkungan Kemenkeu.
Melalui kanal ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan, laporan penyalahgunaan wewenang, hingga masukan pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak atau bea cukai.
Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, serta mendorong pelayanan yang lebih cepat dan responsif.
Nomor resmi untuk layanan Lapor Pak Purbaya via WhatsApp adalah:
Melalui nomor ini, masyarakat dapat mengirimkan pesan WhatsApp secara langsung tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Format laporan bisa berupa teks, foto, atau dokumen pendukung lainnya.
Berikut langkah-langkah mudah untuk menyampaikan laporan ke Lapor Pak Purbaya:
Melalui Hotline Lapor Pak Purbaya, kamu bisa melaporkan hal-hal berikut:
Agar laporan kamu bisa segera ditindaklanjuti, pastikan hal-hal berikut:
Lapor Pak Purbaya menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dan memperbaiki layanan publik di bidang pajak dan bea cukai. Dengan adanya kanal pengaduan ini, pemerintah semakin terbuka terhadap masukan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
📞 Nomor Hotline Lapor Pak Purbaya: 0822-4040-6600
💬 Kirim pesan WhatsApp langsung untuk menyampaikan aduan atau saran seputar layanan Kementerian Keuangan RI. (Z-10)
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved