BGN Kembalikan Rp70 Triliun, NasDem Khawatir Serapan Anggaran 2026 Juga Rendah

BADAN Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun anggaran MBG karena serapan rendah. BGN menjadi salah satu institusi pemerintah dengan anggaran terbesar yakni Rp116,6 trilun setelah Kementerian Pertahanan (247,5 triliun) dan Polri (Rp138,5 triliun).

Namun, hingga September 2025, serapan anggaran BGN hanya 16,9% atau Rp19,7 triliun. Serapan rendah tersebut mencerminkan program MBG tidak berjalan maksimal. 

Kekhawatiran Nasdem soal Anggaran 2026

Ketua DPP NasDem yang juga anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago menyampaikan kekhawatiran bahwa hal serupa akan terjadi tahun depan.

Baca juga : Hingga September, Serapan Anggaran Badan Gizi Nasional Paling Rendah

Ia pun menyebut yang dilakukan Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mengembalikan anggaran yang tidak terserap bukan sesuatu yang istimewa. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap memang akan otomatis kembali ke pemerintah pada akhir Oktober 2025.

"Sebetulnya jika sampai akhir Oktober tidak terserap, maka anggaran Rp 70 T itu akan menjadi SILPA (sisa pagu anggaran) dan secara otomatis dana tersebut kembali ke pemerintah (Menkeu) karena tidak mungkin juga direlokasi ke kementerian dan program lain. Sisa waktu kerja kan cuma tinggal 1 bulan dan Desember sudah tutup buku," kata Irma

Tingkatkan Strategi

DPR RI sebelumnya juga sudah mewanti-wanti terkait rendahnya serapan anggaran BGN.

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti minimnya penyerapan dan kemungkinan risiko year-end-loss pada saat pemaparan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat dengar pendapat Komisi IX bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Gamal menyoroti rendahnya penyerapan anggaran yang hanya 18,6 persen. Menurutnya, kondisi seperti ini dapat memicu year-end-loss atau belanja tergesa pada akhir tahun yang akan berdampak pada kualitas layanan. 

“Bagaimana strategi BGN untuk mengakselerasi penyerapan tanpa menurunkan kualitas?” tanyanya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

Ia juga mengingatkan potensi terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengingat belanja barang yang mencapai 97,7 persen yang berdampak langsung pada puluhan juta masyarakat. Gamal memberi contoh kasus penyalahgunaan dana desa yang banyak menyeret kepala desa agar dijadikan pelajaran dalam pengelolaan anggaran BGN.

"Selain itu, ia meminta agar BGN menetapkan indikator yang jelas dan terukur, mulai dari target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, hingga penerapan standar halal.

“Dengan anggaran yang besar, perlu ada pembuktian nilai tambah yang nyata,” ujarnya. (E-4)