Ini Hasil SIdak Menkeu Purbaya ke Kantor BNI

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik sidaknya ke Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) pada Senin (29/9). Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran kredit dari dana pemerintah berjalan optimal.

"Jadi gini kenapa saya datang ke bank itu, pertama memastikan mereka menyalurkan kredit itu dan tak ada masalah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Selain mengecek realisasi kredit, Purbaya juga menelusuri proyeksi penyaluran kredit BNI ke depan. Ia menekankan agar dana pemerintah tidak dipakai membeli dolar Amerika Serikat, karena bisa melemahkan nilai tukar rupiah.

Baca juga : Dana Rp200 Triliun Dipantau Ketat, Purbaya Pastikan Rutin Sidak ke Himbara

"Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya. Bagaimana uang kamu ya? Kira-kira dolar kamu berapalah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik atau tidak. Untung BNI tidak naik. Kalau naik, susah dia," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, inspeksi mendadak ke bank Himbara lainnya akan dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu.

"Tidak dong, kok dikasih tahu, suka-suka," ujar Purbaya.

Baca juga : Sambangi BNI, Menkeu Purbaya Cek Serapan Suntikan Dana Rp55 Triliun

Dalam sidak ke Kantor Pusat BNI di Gedung Graha BNI, Sudirman, Jakarta Pusat, Purbaya terlihat santai sebagaimana tampak dalam unggahan di akun TikTok pribadinya. Sesampainya di lokasi, ia langsung menuju ruang rapat direksi BNI untuk melakukan pemeriksaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, pemerintah menempatkan dana Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI; Rp25 triliun di BTN; serta Rp10 triliun di BSI, dengan total Rp200 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, Purbaya menekankan bahwa dana dengan bunga rendah ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas perbankan, menekan biaya dana (cost of fund), dan memperbesar ruang penyaluran kredit. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi, investasi, serta memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. (P-4)