Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tengah berupaya menekan subsidi listrik tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Usai rapat dengan Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9) malam, Purbaya mengungkapkan salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Waktu di Hambalang kemarin, ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik dengan penggunaan PLTS Surya. Tapi harganya masih agak tinggi. Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga murah sekarang, sehingga subsidi bisa mengecil atau hilang,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Jumat (19/9).
Purbaya menekankan bahwa pengurangan subsidi listrik dari pemerintah jangan sampai berujung pada kenaikan tarif listrik masyarakat.
“Tujuannya itu. Kalau subsidi berkurang, bukan dinaikkan harganya, tapi dicari sumber listrik yang biayanya murah,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui transisi tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan investasi awal agar teknologi PLTS, termasuk produksi baterai dan panel surya dalam negeri, bisa benar-benar efisien.
“Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu. Saya sudah lihat desain PLTS yang menjanjikan, tapi hitungannya belum selesai. Masih harus dikerjakan lagi,” kata dia.
Ia menyebut implementasi program akan ditentukan oleh kementerian terkait, khususnya Kementerian ESDM. Purbaya memastikan setiap kebijakan diarahkan untuk menghadirkan listrik yang lebih murah, ramah lingkungan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. (P-4)
Konsep pengurangan subsidi tanpa mengubah tarif pada dasarnya adalah juga mendorong penurunan biaya produksi listrik melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
APBN 2024 mengalokasikan Rp434,3 triliun untuk subsidi BBM, listrik, LPG, dan pupuk. Subsidi ini menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat, termasuk solar, pertalite, dan pupuk petan
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa subsidi tarif listrik ke masyarakat kelas menengah sebelum pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%.
Sebanyak 8,7 penerima subsidi listik kategori 450 Va tidak terdeteksi dalam DTKS. Lalu, ada juga satu juta lebih penerima bantuan tercatat memiliki saluran listrik lebih dari satu.
Pemerintah berencana mengubah skema subsidi BBM dan subsidi listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada penerima manfaat yang berhak yakni masyarakat miskin.
PEMERINTAH resmi menunda kenaikan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan nonsubsidi pada Triwulan I (Januari-Maret) 2026.
Setiap tiga bulan sekali, masyarakat selalu menanti kabar terbaru dari Perusahaan Listrik Negara (PLN): apakah tarif listrik akan naik, turun, atau tetap sama
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak mengubah tarif tenaga listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV
tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 tidak ada perubahan atau tetap
DALAM rangka menyemarakkan HUT ke-80 RI PT PLN (Persero) menghadirkan program agar pelanggan dapat menikmati diskon tambah daya listrik 50%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved