Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa subsidi tarif listrik ke masyarakat kelas menengah sebelum pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Luhut menjelaskan alasan pemerintah memberikan bansos bukan berupa uang tunai, lantaran khawatir akan disalahgunakan oleh masyarakat tidak mampu.
"Nanti akan diberikan bantuan berupa (subsidi) listrik. Karena kalau diberikan (uang tunai) ke rakyat takut dijudikan (dibuat judi) lagi," ungkapnya di TPS 004, di RW 02 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Rabu (27/11).
Pemerintah saat ini tengah menghitung jumlah penerima bansos tersebut. Rencananya, masyarakat yang menerima pembebasan tarif listrik itu ialah kelompok pelanggan listrik PLN sebesar 1.200 watt sampai 1.300 watt.
"Jadi, kami lagi menghitung ya apakah dari golongan 1.200 sampai 1.300 watt ke bawah. Ya, nanti orang-orang mungkin sudah nggak bayar 2-3 bulan. Ini lagi dihitung lah berapa jumlahnya (penerima)," jelas Luhut.
Meski tidak secara gamblang berapa dan yang dikucurkan pemerintah untuk bansos subsidi tarif listrik tersebut, Luhut memastikan, pemerintah memiliki anggaran yang memadai dari kantong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Ya, APBN kita cukup banyak. Penerimaan pajak kita bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa disalurkan," ucap Luhut.
Kepala DEN itu kemudian menerangkan tujuan diberikan bansos tersebut untuk meringankan beban masyarakat kelas menengah yang tengah terhimpit di tengah tantangan ekonomi. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025. Ini karena pemerintah akan mengguyur bansos tersebut terlebih dahulu.
"Intinya itu Presiden Prabowo tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi, bagaimana kita berupa mengurangi beban itu," pungkas Luhut. (H-3)
Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah.
Apindo mendorong pemerintah fokus pada program jangka pendek, di antaranya mendorong stimulus konsumsi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelas menengah.
Fenomena duck syndrome menggambarkan kondisi ketika seseorang tampak tenang di permukaan tetapi sebenarnya sedang berjuang keras di bawah tekanan yang berat.
EKONOM UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan.
Penyebab terjadinya fenomena makan tabungan (mantab) adalah karena pertumbuhan pendapatan yang sangat tipis yang dibarengi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari
Menurut dia, memang dampaknya temporer di waktu Ramadhan dan Lebaran saja. Pasca itu, biasanya daya beli akan kembali terkoreksi.
Luhut apresiasi atas keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam menyepakati penurunan tarif tambahan terhadap produk ekspor ke Amerika Serikat (AS),
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah pemerintah Indonesia memberikan perlakuan istimewa kepada pemerintah Amerika Serikat (AS).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Luhut Binsar Pandjaitan ungkap anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) naik drastis menjadi Rp300 triliun pada 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved