Kelas Menengah akan Dapat Bansos Subsidi Listrik dari Prabowo sebelum PPN Naik 12%

KEPALA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa subsidi tarif listrik ke masyarakat kelas menengah sebelum  pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Luhut menjelaskan alasan pemerintah memberikan bansos bukan berupa uang tunai, lantaran khawatir akan disalahgunakan oleh masyarakat tidak mampu. 

Baca juga : Pemerintah Mau Guyur Bansos Kelas Menengah, Luhut: PPN 12% Diundur Dulu

"Nanti akan diberikan bantuan berupa (subsidi) listrik. Karena kalau diberikan (uang tunai) ke rakyat takut dijudikan (dibuat judi) lagi," ungkapnya di TPS 004, di RW 02 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Rabu (27/11). 

Pemerintah saat ini tengah menghitung jumlah penerima bansos tersebut. Rencananya, masyarakat yang menerima pembebasan tarif listrik itu ialah kelompok pelanggan listrik PLN sebesar 1.200 watt sampai 1.300 watt. 

"Jadi, kami lagi menghitung ya apakah dari golongan 1.200 sampai 1.300 watt ke bawah. Ya, nanti orang-orang mungkin sudah nggak bayar 2-3 bulan. Ini lagi dihitung lah berapa jumlahnya (penerima)," jelas Luhut. 

Baca juga : Luhut Binsar Pandjaitan Harap Pilkada 2024 Berjalan Damai

Meski tidak secara gamblang berapa dan yang dikucurkan pemerintah untuk  bansos subsidi tarif listrik tersebut, Luhut memastikan, pemerintah memiliki anggaran yang memadai dari kantong anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ya,  APBN kita cukup banyak. Penerimaan pajak kita bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa disalurkan," ucap Luhut.  

Kepala DEN itu kemudian menerangkan tujuan diberikan bansos tersebut untuk meringankan beban masyarakat kelas menengah yang tengah terhimpit di tengah tantangan ekonomi. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berpotensi mundur dari 1 Januari 2025. Ini karena pemerintah akan mengguyur bansos tersebut terlebih dahulu. 

"Intinya itu Presiden Prabowo tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi, bagaimana kita berupa mengurangi beban itu," pungkas Luhut.  (H-3)