Evaluasi Menyeluruh Kunci Perbaikan Keselamatan Pelayaran Nasional

DEWAN Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai keselamatan pelayaran adalah prioritas bersama.

Karena itu, upaya perbaikan keselamatan tidak cukup hanya menyasar operator, tapi juga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai keselamatan pelayaran.

"Sebab, fakta di lapangan menunjukkan berbagai faktor saling terkait dan berpengaruh pada risiko kecelakaan," kata Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo dalam keterangannya, Jumat (25/7).

Baca juga : Imbas Cuaca Buruk, Pelabuhan Pulau Lancang Dipenuhi Sampah Kiriman

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menginstruksikan audit terhadap operator kapal penumpang dan penyeberangan menyusul sejumlah kecelakaan laut yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Khoiri, banyak insiden kecelakaan laut tidak hanya berkaitan dengan operasional kapal, tapi juga kondisi pelabuhan yang belum memadai.

Dia menjelaskan masih banyak dermaga penyeberangan seperti tipe LCM yang tidak dilengkapi kolam pelabuhan, breakwater, dan fasilitas pemuatan modern seperti moving bridge.

Selain itu, muatan truk logistik yang tidak terkendali, seperti masih ada kendaraan over dimension over loading (ODOL) dan barang berbahaya yang masuk ke kapal tanpa screening memadai.

Baca juga : Berdayakan Ekonomi Masyarakat, Vending Machine UMKM Lokal Hadir di Pelabuhan

"Infrastruktur dan sistem pengawasan juga tidak konsisten. Pelabuhan sebagai titik kontrol sering belum mampu melakukan filterisasi muatan, verifikasi identitas penumpang, serta memastikan akses steril di area pelayaran," ucapnya.

Ia mengatakan peran regulator dan lembaga teknis (seperti BKI, BMKG, Basarnas, dan KNKT) juga perlu ditingkatkan agar lebih aktif.
Pasalnya, mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam validasi teknis, pemantauan kondisi cuaca di laut yang lebih update dan terintegrasi, penanganan darurat yang lebih cepat, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pascakejadian.

"Kualitas galangan kapal juga perlu ditingkatkan akuntabilitasnya, khususnya terkait pembangunan kapal baru dan hasil modifikasi serta reparasi kapal periodik yang harus memenuhi kaidah teknis dan stabilitas kapal sesuai aturan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Khoiri, Gapasdap mengusulkan audit pada operator tetap dilaksanakan sesuai aturan tetapi dibarengi evaluasi menyeluruh pada infrastruktur pelabuhan, sistem pengawasan, serta kelembagaan pendukung keselamatan.

Pemerintah, lanjut dia, perlu membentuk Tim Evaluasi Keselamatan Pelayaran Nasional lintas fungsi yang melibatkan unsur regulator, asosiasi pelaku usaha, lembaga teknis, akademisi, serta pengguna jasa, agar pembenahan dilakukan secara objektif dan akuntabel. 

"Seluruh pihak, termasuk regulator, juga terbuka untuk diaudit secara internal dan eksternal demi membangun sistem keselamatan transparan dan berkelanjutan," ucapnya. 

Kemudian, hasil evaluasi dan investigasi kecelakaan, bila diizinkan undang-undang bisa disampaikan terbuka kepada publik sebagai pelajaran bersama dan dasar perbaikan menyeluruh. Sangat penting bagi masyarakat sebagai pengguna jasa agar ikut bertanggung jawab sesuai aturan.

"Kami menyadari keselamatan pelayaran bukan hanya kewajiban moral, tetapi prasyarat mutlak keberlangsungan usaha dan kepercayaan publik terhadap transportasi laut. Karena itu, Gapasdap mendukung langkah perbaikan sistem keselamatan pelayaran sepanjang dilakukan adil, sistemik, dan lintas sektor," pungkas Khoiri. (H-2)