Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kabar yang menyebut dirinya ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) terkait polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Senin (9/6). Bahlil memastikan kabar tersebut tidak benar.
"Kamu kok kayak paling paham aja, Enggak lah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai konferensi pers mengenai pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Pencabutan itu merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo.
Bahlil mengungkapkan bahwa keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut telah melanggar ketentuan lingkungan. Khususnya karena beroperasi di kawasan Geopark Raja Ampat.
"Dalam implementasinya, keempat perusahaan tersebut melakukan beberapa pelanggaran dalam konteks lingkungan," beber Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat tertutup untuk membahas polemik pertambangan nikel. Rapat tersebut berlangsung di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/6)
Rapat berlangsung sekitar tiga jam. Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faisol Nurofiq.
Hanif tiba lebih awal menggunakan Toyota Alphard putih dengan pelat nomor RI 28-8 pada pukul 14.53 WIB. Disusul Raja Juli yang datang dengan Toyota Innova Zenix putih bernomor B 2690 ZZH pada pukul 15.18 WIB.
Tak lama berselang, Bahlil tiba menggunakan Lexus hitam dengan nomor polisi B 1800 ZZH pada pukul 15.19 WIB. Ketiga kendaraan menteri tersebut meninggalkan kediaman Presiden Prabowo sekitar pukul 18.11 WIB.
Mobil Bahlil tampak keluar terlebih dahulu, diikuti Hanif pada pukul 18.13 WIB, dan Raja Juli pada 18.14 WIB. (P-4)
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto memutuskan polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut diapresiasi. Akhirnya, pulau itu diputuskan resmi masuk menjadi wilayah Provinsi Aceh.
Seskab mengungkap detik-detik Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sebelumnya masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
Warinussy tidak sepakat jika kasus dugaan pidana tambang nikel di kawasan konservasi dunia Raja Ampat, Papua Barat Daya, diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved