Akan Cek Lokasi Tambang Nikel Raja Ampat, Komisi XII DPR: Negara Jangan Diam!

WAKIL Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Hariyadi mengatakan, pihaknya akan segera mendatangi untuk mengecek secara langsung lokasi tambang nikel Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyoroti tidak adanya tindakan tegas dari negara, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terhadap tiga perusahaan swasta yang menurutnya justru menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut.

Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup disebut akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi ketiga perusahaan tersebut untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Bambang menyatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam menyaksikan kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan di kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil. Jika terbukti melakukan pelanggaran serius, Bambang mendorong agar izin operasional ketiga perusahaan tersebut dicabut secara permanen.

Baca juga : Komisi XII DPR Akan Cek Lokasi 3 Perusahaan Swasta Diduga Lakukan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

“Raja Ampat bukan milik investor. Ini milik bangsa,” ujar Bambang kepada wartawan, Sabtu (7/6).

Jangan hanya PT Gag Nikel

Bambang mengatakan, di Raja Ampat ada tiga perusahaan tambang lain yang juga beroperasi, bukan hanya PT Gag Nikel. Ia menyayangkan bahwa saat ini hanya PT Gag Nikel yang menjadi sorotan.

“Yang kami lihat saat ini, hanya PT Gag Nikel yang ditindak, sementara tiga perusahaan swasta yang lebih parah tidak disentuh sama sekali,” kata Bambang.

Baca juga : Komisi XII DPR RI: Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Harus Dievaluasi Menyeluruh

PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN PT Antam yang ditindak oleh pemerintah melalui penghentian sementara operasional. Padahal, kata Bambang, menurut informasi Kementerian Lingkungan Hidup yang disampaikan ke Komisi XII, PT Gag hanya melakukan pelanggaran minor dan dikenai kewajiban melakukan perbaikan terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan dan juga wilayah operasinya agak jauh dari kawasan wisata Raja Ampat.

Tiga perusahaan lain yang juga melakukan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

Bambang menjelaskan, PT ASP, perusahaan asal Tiongkok, telah terindikasi melakukan pelanggaran pidana berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima oleh Komisi XII DPR RI. Perusahaan ini disebut menyebabkan pencemaran dan merusak ekosistem laut di wilayah operasinya.

Baca juga : Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, KLH Cuma Bisa Tanggapi Sedikit

Sementara itu, PT KSM diketahui telah membuka lahan sejak 2023 dan mulai menambang pada 2024. Bambang menyebut lokasi tambangnya berada sangat dekat dengan kawasan konservasi Raja Ampat, sehingga berisiko besar terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Adapun PT MRP baru memulai pengeboran di 10 titik. Namun, disebut belum memiliki izin lingkungan yang sah. Aktivitas ini menurut Bambang tetap tergolong pelanggaran karena dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai.

Bambang menambahkan, dari informasi diterima Komisi XII DPR, izin PT Gag adalah ijin kontrak karya. Sementara izin tiga perusahaan swasta adalah izin pemerintah setempat. Secara derajat perizinan sangat berbeda jauh antara Kontrak Karya dengan izin dari Pemda.

“Tiga perusahaan swasta ini adalah. perusak Raja Ampat. Diamnya negara terhadap mereka adalah bentuk pembiaran terhadap kehancuran ekosistem yang menjadi warisan dunia,” tegas Bambang. (H-3)