Pembahasan Isu Tambang Raja Ampat di Internal DPD RI Cukup Dinamis

KETUA DPD RI Sultan B Najamuddin mengungkapkan pihaknya sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. 

Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu. "Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal," kata Sultan merespons isu pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6).

Pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata, sambung dia, perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan.  

Baca juga : Pembuatan Tambang Dekat Kawasan Wisata Timbulkan Masalah Lingkungan

Menurut dia, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.

"Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari," 

Sebelumnya, masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

Akhirnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil menegaskan, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar. (Ant/P-2)