Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
SINERGITAS antara BUMN perkebunan dengan lembaga statistik nasional terus ditingkatkan. Salah satunya dengan kerja sama untuk pengelolaan data supaya meningkatkan efiesiensi dan akurasi statistik.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pengembangan data statistik tanaman perkebunan melalui kerja sama dengan PTPN III (persero) merupakan langkah strategis dalam memperkuat basis data nasional, khususnya subsektor yang menjadi tulang punggung ekspor dan perekonomian nasional.
“Kami percaya, digitalisasi data melalui SEDAPP Online akan memperkuat keakuratan data nasional, mempercepat diseminasi informasi, dan meningkatkan efisiensi pemantauan subsektor perkebunan,” tuturnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/5).
Amalia juga menggarisbawahi pada Triwulan I-2025, subsektor tanaman perkebunan menyumbang sekitar sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara luas, dan sebesar 4,15% terhadap PDB nasional. Oleh karena itu, penyediaan data yang valid dan tepat waktu menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.
Ia mengatakan melalui kolaborasi itu, kata dia, diharapkan PTPN III dan BPS dapat terus mendorong inovasi, peningkatan kualitas data, dan pembangunan berkelanjutan berbasis fakta. Hal ini penting demi kemajuan sektor perkebunan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III (Persero) Dwi Sutoro holding Perkebunan Nusantara PTPN III menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pertukaran, penyediaan, pemanfaatan data dan/atau informasi statistik dan pengembangan data statistik tanaman perkebunan.
"Dengan pertukaran dan pemanfaatan data statistik tanaman perkebunan secara digital melalui platform Sedia Data Perusahaan Perkebunan (SEDAPP) Online, kita berharap proses pengumpulan dan analisis data di lingkup PTPN Group akan menjadi lebih efisien dan akurat,” katanya.
Penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara BUMN perkebunan dengan lembaga statistik nasional. Hal itu dilakukan untuk mendorong ketersediaan data yang akurat dan relevan guna mendukung pembangunan sektor agribisnis dan perkebunan di Indonesia.
Dwi menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen kedua institusi dalam menciptakan ekosistem data berbasis kolaborasi. Kerja sama ini juga sebagai perjanjian kedua yang ditandatangani sejak terbentuknya Holding Perkebunan, dan akan berlaku selama tiga tahun ke depan hingga 20 Mei 2028.
Kolaborasi ini mencakup aspek pertukaran data luas areal serta produksi tanaman perkebunan secara rutin dan berkelanjutan, yang sangat penting untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan nasional di sektor pertanian dan perkebunan. (Cah/P-3)
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis.
PM Mark Carney mengatakan Kanada akan meningkatkan belanja pertahanannya untuk mencapai target NATO sebesar 2% dari PDB.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved