Segera Dilantik Jadi Dirjen Pajak, Ini Sederet Pekerjaan Rumah yang Menanti Bimo Wijayanto

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyambut positif pergantian pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld pun menilai pergantian pada pimpinan Ditjen Pajak adalah wajar.

"Pergantian ini adalah hal yang wajar di tubuh DJP, bahkan kita melihat Pak Hadi Poernomo (Dirjen Pajak 2001-2006) menjabat sekitar lima tahun, saat ini Pak Suryo menjabat sekitar lima tahun juga. Bahkan ini justru termasuk yang cukup lama dibandingkan dirjen-dirjen sebelumnya," kata Vaudy kepada Media Indonesia dalam pesan singkat, Rabu (21/5).

Baca juga : Diisukan Jadi Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto Dipanggil ke Istana

Selain itu, Vaudy juga angkat bicara mengenai tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Bimo Wijayanto yang akan menggantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak. Salah satunya adalah implementasi sistem core tax yang sebelumnya dikritisi karena menyulitkan para wajib pajak.

"Implementasi penuh Core Tax Administration System. Ini merupakan tantangan di depan mata yang harus segera dihadapi. Optimalisasi pelayanan dan harapan publik terhadap Core Tax sangat tinggi. Core tax mengubah 21 proses bisnis utama di DJP. Jika ini bisa berjalan sesuai harapan, dampaknya akan luar biasa  efisiensi layanan, pengawasan terpadu, hingga kepatuhan wajib pajak yang lebih terpantau. Bahkan disinyalir Core Tax ini dapat meningkatkan Tax Ratio," ungkap Vaudy.

Pekerjaan rumah kedua adalah target penerimaan perpajakan yang tinggi. Menurut Vaudy, Suryo Utomo telah berhasil memenuhi target penerimaan empat tahun berturut-turut sehingga ini menjadi beban tersendiri bagi Dirjen Pajak yang baru

Baca juga : Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budi Diminta Perbaiki Sistem Perpajakan Indonesia

Bimo juga diharapkan dapat merealisasikan target yang juga menjadi janji kampanye pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Target ambisius peningkatan tax ratio. Target jangka menengah adalah kenaikan tax ratio sampai 15% dari PDB terasa cukup tinggi. Meskipun peningkatan tax ratio harus dipandang sebagai pekerjaan bersama tidak dapat dibebankan kepada Dirjen Pajak," tuturnya.
.
Bimo juga akan dibebani tanggung jawab untuk mengantar lahirnya Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan badan ini telah menjadi isu saat awal pembentukan kabinet Presiden Prabowo. 

"Bahkan isu ini semakin santer terdengar belakangan ini. Ini menjadi tantangan sendiri bagi Dirjen Pajak yang baru untuk melakukan sinkronisasi dan menjaga peningkatan penerimaan negara," tuturnya.

Baca juga : Coretax Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?

Pekerjaan rumah selanjutnya ialah terkait RUU Pengampunan Pajak. Saat ini RUU Pengamanan Pajak telah masuk pada Prolegnas Prioritas 2025 sehingga perlu pemerintah khususnya, Kementerian Keuangan terlebih DJP perlu persiapan untuk melakukan pembahasan. 

"Ini menjadi tantangan sendiri karena pengampunan pajak belum lama dilakukan bahkan pada saat pengampunan pajak bergulir ada statement dari pemerintah bahwa dalam waktu dekat tidak ada pengampun pajak lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi dipanggil ke Istana Kepresidenan. Mereka diduga dipanggil berkaitan dengan isu penggantian di pucuk pimpinan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. 

Bimo sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden dan pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sementara itu, Djaka Budi diisukan akan menjadi Dirjen Bea Cukai. (E-4)