Coretax Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?

UNTUK modernisasi sistem perpajakan di Indonesia, Dirjen Pajak membuat sistem baru Coretax yang diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Namun  saat ini masih banyak keluhan dari berbagai pihak terhadap Coretax.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menekankan bahwa meskipun administrasi perpajakan saat ini sudah tertata rapi, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam proses pendaftaran wajib pajak.

Ia mengusulkan agar wajib pajak tidak perlu mendaftar secara manual, melainkan terdaftar secara otomatis agar tidak merepotkan.

Baca juga : Investasi Indonesia Diyakini tidak Terpengaruh Global Minimum Tax

"Dengan cara ini, wajib pajak tidak akan merasa repot dan proses administrasi menjadi lebih efisien," ujar Esther, melalui keterangannya, Selasa (28/1).

Dalam konteks keamanan siber, Esther menekankan pentingnya perlindungan data pribadi yang kuat. Coretax, sebagai sistem yang mengelola data perpajakan, harus memiliki langkah-langkah keamanan yang komprehensif untuk melindungi data sensitif dari ancaman siber.

"Kita perlu memastikan bahwa informasi wajib pajak terlindungi dengan baik," ujarnya.

Baca juga : Keunggulan Core Tax Dibandingkan dengan DJP Online Sebelumnya

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha juga menyoroti pentingnya Coretax dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak.

"Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pelaporan serta pembayaran pajak," jelasnya.

Namun, ia juga menyoroti akan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapan Coretax, antara lain gangguan sistem, ketidaksesuaian data, dan kurangnya pelatihan bagi pengguna.

Baca juga : Tax Amnesty Timbulkan Persepsi Ketidakadilan Kebijakan Pajak

"Gangguan seperti crash dan lambatnya akses sering dilaporkan, yang menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung masih perlu diperbaiki. Masalah ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, seperti kapasitas server yang tidak memadai atau arsitektur sistem yang belum optimal untuk menangani volume data yang besar dan kompleksitas proses perpajakan. Coretax juga  harus mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dan data dari sistem yang sudah ada sebelumnya,” ungkap Pratama.

Ia pun mengungkapkan, keamanan siber menjadi salah satu aspek paling krusial dalam implementasi Coretax.

"Sebagai sistem yang mengelola data keuangan dan informasi sensitif, Coretax menjadi target potensial bagi ancaman siber, seperti peretasan, pencurian data, atau manipulasi informasi. Keamanan siber bukan hanya sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan,” kata Pratama.

Baca juga : Ini Perkembangan Coretax System untuk Kejar Tax Ratio

Oleh karena itu, Pratama menyebut, diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk melindungi sistem ini, termasuk enkripsi data, firewall canggih, dan audit berkala.

Ia juga menyarankan pemerintah agar menetapkan regulasi yang kuat terkait keamanan siber, serta memberikan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data.

“Untuk mendukung keamanan Coretax, regulasi yang kuat diperlukan, pemerintah harus menetapkan standar keamanan siber yang jelas terutama sejak awal pembuatan sebuah sistem, mengawasi implementasinya, dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data," tegas Pratama.

"Keamanan Coretax adalah fondasi utama keberhasilan transformasi sistem perpajakan, dengan pendekatan yang komprehensif, Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap reformasi perpajakan berbasis digital," ujarnya

Sebelumnya, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio juga menyoroti pentingnya keamanan siber dalam semua program digitalisasi pemerintah.

Hensa, sapaan akrabnya, mendorong agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber segera disahkan menjadi undang-undang.

“Kejadian peretasan ke Pusat Data Nasional di Surabaya nampaknya jadi salah satu pelajaran berharga dan harus jadi momentum disahkan menjadi undang-undang, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) ke dalam Prolegnas 2025," pungkasnya. (Z-9)