Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memiliki potensi besar menjadi pemain utama dalam industri halal global. Ini mengingat besarnya populasi muslim yang dimiliki dan kapasitas unggul dalam berbagai sektor industri halal seperti makanan dan minuman halal, farmasi halal, dan kosmetik halal.
"Pengembangan industri halal diharapkan dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029,” kata Sekjen Kementerian Perindustrian Eko S A Cahyanto dalam forum internasional bertajuk Halal Across Borders: A Global Dialogue On Faith, Business, And Sustainability, di Jakarta.
Pada forum yang digelar Kementerian Perindustrian bersama PT Surveyor Indonesia ini melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta perwakilan kedutaan besar berbagai negara. Turut hadir yakni, Direktur Sertifikasi Halal BPJPH Yanis Naini dan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna.
Dirut PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor guna memastikan proses sertifikasi halal dilakukan secara terpercaya serta memenuhi standar nasional dan internasional.
Melalui acara ini, lanjut Sandry, pihaknya ingin mendorong pemahaman lebih luas tentang pentingnya jaminan halal, tidak hanya bagi umat Muslim, tapi juga sebagai bentuk perlindungan konsumen secara universal.
"Konsumen Indonesia berhak atas produk yang sesuai syariah, aman, dan berkualitas, baik dari dalam negeri maupun impor,” ujar Sandry.
Ia mengatakan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diakui, PT Surveyor Indonesia terus bertransformasi memperkuat proses pemeriksaan halal dengan mengedepankan integritas dan akuntabilitas publik. Sandry juga menekankan peluang Indonesia jadi pusat halal dunia harus dimanfaatkan melalui peningkatan kepercayaan dan kolaborasi global.
“Di balik setiap produk halal, terdapat kepercayaan, keberkahan, dan peluang besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Ini saatnya memperkuat ekosistem halal secara inklusif dan berdaya saing."
Ia berharap forum ini jadi upaya strategis menjawab tantangan dalam pengawasan produk halal impor dan memastikan semua produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi ketentuan dan standar halal nasional.
"Kami juga berharap semua pemangku kepentingan, pemerintah, industri, dan masyarakat internasional, dapat terus bersinergi dalam membangun ekosistem halal yang tangguh dan terpercaya demi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berbasis nilai," pungkas Sandry.
Dalam kegiatan ini, dilakukan juga diskusi mendalam terkait industri halal global dan sistematika regulasi nasional, serta dampaknya pada ekonomi berkelanjutan bersama Prof Irwandi Jaswir (ahli industri halal), Yanis Naini dan Nanda Fauziyana yang mewakili BPJPH, dan Fairuz Luthfiyah Azzahrini (representatif LPH PT Surveyor Indonesia). Juga hadir, perwakilan dari Kedutaan Prancis, Spanyol, Peru, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Britania Raya, Uni Emirat Arab, Australia, Uni Eropa, Jerman, dan Meksiko. (H-2)
GP Ansor memastikan kewajiban sertifikasi dan label halal untuk produk makanan dan minuman di Indonesia tetap berlaku sesuai UU No. 33/2014.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebelum beredar di Indonesia.
Kemenko Perekonomian tegaskan produk makanan, minuman, dan kosmetik asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib sertifikasi halal dalam perjanjian ART. Simak aturannya!
Pengecualian sertifikasi halal bagi produk impor AS dapat menghambat pembangunan ekosistem industri halal nasional.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman.
Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia meminta agar tuduhan pungutan liar (pungli) dalam proses sertifikasi halal tidak digeneralisasi tanpa klarifikasi berbasis fakta dan regulasi.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmennya dalam mendukung daya saing pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan melalui penguatan ekosistem halal.
Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah membangun sinergi yang kuat, harmonisasi program, dan kolaborasi yang efektif dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang JPH.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved