Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota rumah subsidi khusus bagi wartawan. Dari semula 1.000 unit, kini jumlahnya meningkat menjadi 3.000 unit.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, sekitar 70% dari 100 ribu wartawan di Indonesia belum memiliki rumah yang layak huni. Fakta ini mendorong pemerintah untuk merancang program perumahan khusus bagi wartawan—bahkan tanpa permintaan langsung dari insan media.
“Wartawan kerap sibuk menulis, menyunting, dan menyuarakan kepentingan publik, hingga melupakan kebutuhan dasar mereka sendiri. Justru Kementerian PKP yang lebih dulu menghubungi kami dan menyampaikan inisiatif ini,” kata Meutya, Selasa (6/5).
Diketahui, Kementerian PKP sebelumnya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan pada 2025 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sebanyak 100 unit rumah telah mulai diserahterimakan hari ini di Perumahan Grand Harmony, Cibitung.
Menurut Maruarar, setelah guru, tenaga kesehatan, dan buruh, kini giliran wartawan mendapat perhatian negara.
“Pemerintah memberikan kuota khusus rumah subsidi bagi jurnalis yang selama ini menjadi garda terdepan penyebaran informasi, namun sering luput dari program pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian,” ujarnya.
“Media adalah pilar demokrasi. Sudah waktunya mereka tak hanya melaporkan perubahan, tetapi juga menikmati manfaatnya secara langsung.”
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mencatat setidaknya 124 jurnalis telah mendaftar, dan kuota tahun ini dinaikkan menjadi 3.000 unit.
“Kalau serapannya bagus, kami siap tambah seribu unit lagi. Saat ini sudah ada 193 pendaftar, dan kami siap memfasilitasi,” ujar Heru.
CEO Vista Land Group, Alexander Tirta, selaku pengembang Perumahan Grand Harmony Cibitung, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini. Menurutnya, kebutuhan akan hunian yang strategis dan terjangkau di kalangan pekerja media sangat tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek yang mobilitasnya padat.
“Vista Land telah hadir lebih dari 17 tahun. Kami berkomitmen menyediakan hunian layak dan berkualitas, khususnya bagi pekerja media,” kata Alexander.
Ia menambahkan, Grand Harmony Cibitung dipilih sebagai lokasi peluncuran karena dinilai strategis—dekat kawasan industri Jababeka dan MM2100—serta memiliki akses baik melalui Tol JORR, Tol Cikampek, LRT Jabodebek, dan KAI Commuter.
“Dengan harga tanah yang masih kompetitif dan dukungan pembiayaan dari BTN, proyek ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para jurnalis yang selama ini belum tersentuh program perumahan,” pungkasnya.
(Z-10)
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
UNIVERSITAS Indonesia (UI) menerima dukungan pengembangan dana abadi sebesar Rp5 miliar dari politikus Maruarar Sirait, yang akrab disapa Bang Ara.
Hingga 14 November 2025, Apersi tercatat telah menyalurkan 219.631 unit rumah subsidi melalui skema KPR FLPP.
Kebutuhan hunian layak menjadi langkah mendasar dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, dari kelompok yang mengetahui program tersebut, mayoritas atau 51,8% menyatakan puas/sangat puas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved