Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota rumah subsidi khusus bagi wartawan. Dari semula 1.000 unit, kini jumlahnya meningkat menjadi 3.000 unit.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, sekitar 70% dari 100 ribu wartawan di Indonesia belum memiliki rumah yang layak huni. Fakta ini mendorong pemerintah untuk merancang program perumahan khusus bagi wartawan—bahkan tanpa permintaan langsung dari insan media.
“Wartawan kerap sibuk menulis, menyunting, dan menyuarakan kepentingan publik, hingga melupakan kebutuhan dasar mereka sendiri. Justru Kementerian PKP yang lebih dulu menghubungi kami dan menyampaikan inisiatif ini,” kata Meutya, Selasa (6/5).
Diketahui, Kementerian PKP sebelumnya telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan pada 2025 melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sebanyak 100 unit rumah telah mulai diserahterimakan hari ini di Perumahan Grand Harmony, Cibitung.
Menurut Maruarar, setelah guru, tenaga kesehatan, dan buruh, kini giliran wartawan mendapat perhatian negara.
“Pemerintah memberikan kuota khusus rumah subsidi bagi jurnalis yang selama ini menjadi garda terdepan penyebaran informasi, namun sering luput dari program pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian,” ujarnya.
“Media adalah pilar demokrasi. Sudah waktunya mereka tak hanya melaporkan perubahan, tetapi juga menikmati manfaatnya secara langsung.”
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mencatat setidaknya 124 jurnalis telah mendaftar, dan kuota tahun ini dinaikkan menjadi 3.000 unit.
“Kalau serapannya bagus, kami siap tambah seribu unit lagi. Saat ini sudah ada 193 pendaftar, dan kami siap memfasilitasi,” ujar Heru.
CEO Vista Land Group, Alexander Tirta, selaku pengembang Perumahan Grand Harmony Cibitung, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program ini. Menurutnya, kebutuhan akan hunian yang strategis dan terjangkau di kalangan pekerja media sangat tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek yang mobilitasnya padat.
“Vista Land telah hadir lebih dari 17 tahun. Kami berkomitmen menyediakan hunian layak dan berkualitas, khususnya bagi pekerja media,” kata Alexander.
Ia menambahkan, Grand Harmony Cibitung dipilih sebagai lokasi peluncuran karena dinilai strategis—dekat kawasan industri Jababeka dan MM2100—serta memiliki akses baik melalui Tol JORR, Tol Cikampek, LRT Jabodebek, dan KAI Commuter.
“Dengan harga tanah yang masih kompetitif dan dukungan pembiayaan dari BTN, proyek ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para jurnalis yang selama ini belum tersentuh program perumahan,” pungkasnya.
(Z-10)
Maruarar juga meminta kepada KPK untuk menambah tiga personelnya dalam rangka mengawasi jalannya program rumah subsidi
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa kementeriannya terus mengumpulkan masukan dan aspirasi dari generasi milenial terkait draf revisi program rumah subsidi
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung usulan konsep rumah subsidi dengan luas 14 meter persegi yang diusung oleh Lippo Group
Kebijakan segmentasi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdasarkan profesi yang digagas Kementerian PKP terbukti efektif dorong penjualan rumah subsidi
Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, mengumumkan investasi sebesar Rp100 miliar (sekitar US$6,4 juta) untuk Persib Bandung
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved