Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kontraksi Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2025 disebabkan oleh kombinasi faktor musiman, eksternal, dan domestik. PMI yang tercatat di level 46,7 menandakan sektor manufaktur sedang berada di zona kontraksi, atau di bawah ambang batas 50.
"Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu momen Lebaran yang sudah lewat, Trump Trade War, dan daya beli rakyat yang masih terpuruk," ujar Wijayanto saat dihubungi, Minggu (4/5).
Menurutnya, faktor musiman seperti berakhirnya momen Lebaran adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi dampak dari faktor eksternal seperti perang dagang dengan Amerika Serikat serta melemahnya daya beli domestik.
"Pemerintah perlu memastikan kita mendapatkan deal terbaik dari AS dan pada saat yang bersamaan terus membuka pasar baru melalui berbagai perjanjian perdagangan, termasuk IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan lain sebagainya," kata Wijayanto.
Ia juga menggarisbawahi masalah menurunnya daya beli masyarakat yang diperparah dengan rendahnya tingkat tabungan serta meningkatnya utang dari pinjaman online.
"Pemerintah perlu mendongkrak program jangka pendek yang menciptakan lapangan kerja dan menstimulus daya beli," tutur Wijayanto.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan relokasi sumber daya dari proyek-proyek besar berjangka panjang seperti Makan Bergizin Gratis (MBG), Ibu Kota Negara (IKN), Koperasi Merah Putih, Giant Sea Wall, dan program 3 juta rumah per tahun, ke program-program yang lebih mendesak dan berdampak cepat terhadap ekonomi rakyat.
Lebih jauh, Wijayanto menyambut positif langkah Kementerian Keuangan yang melepas blokir anggaran sebesar lebih dari Rp86 triliun. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar dana tersebut benar-benar sampai ke sektor yang membutuhkan.
"Ini merupakan langkah yang tepat, namun perlu pengawasan implementasi yang ketat agar tidak salah sasaran," kata dia.
Diketahui, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level 46,7 atau berada di fase kontraksi, yaitu di bawah poin 50 seperti hasil laporan S&P Global.
Pelambatan PMI Manufaktur Indonesia pada April 2025 sejalan dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan April 2025 yang tercatat berada di level 51,90. Meskipun masih di dalam fase ekspansi, namun lajunya mengalami perlambatan dibandingkan bulan Maret 2025 yang sebesar 52,98 atau menurun sebesar 1,08 poin. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai IKI April 2025 juga mengalami koreksi sebesar 0,40 poin. (Mir/M-3)
Awal pekan depan, rupiah diprediksi akan mengalami fluktuatif dan ditutuh melemah di kiasara Rp15.450-Rp15.520 per dolar AS.
Menkeu Sri Mulyani ungkap perekonomian Indonesia masih relatif lebih baik dibanding banyak negara. Berbagai indikator ekonomi domestik menunjukkan kondisi yang cukup kuat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah dengan jurang yang sangat lebar tersebut.
Sejumlah data indikator ekonomi hari ini menjadi perhatian pelaku pasar keuangan dalam negeri. Pasar menanti rilis data indeks manufaktur dan inflasi sepanjang Juli 2023.
KINERJA Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan I-2023 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan masih pada fase ekspansi.
Program ini merupakan bagian dari stimulus yang diberikan KAI untuk mendukung pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor transportasi.
CoRE mengatakan bahwa dampak dari paket-paket stimulus yang akan diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya beli baru akan terlihat di kuartal III tahun ini.
Pemerintah harus memperhatikan implikasi-implikasi dari adanya kebijakan ini tak hanya dari sisi positif dan negatifnya, termasuk juga efek-efek domino yang mungkin akan terjadi.
Stimulus itu diberikan sekaligus untuk melengkapi berbagai stimulus fiskal yang saat ini sedang berjalan dalam bentuk bantuan sosial.
Fraksi PKB DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved