Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
CHIEF Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan akan mengevaluasi seluruh pimpinan yang ada di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi direksi BUMN itu dilakukan agar kemanfaatan perusahaan pelat merah dapat dioptimalisasi dengan baik.
"Kita diminta mengevaluasi secara total, secara komprehensif dari semua direksi dan perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya," kata dia usai melakukan Town Hall Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (28/4).
Upaya evaluasi itu, imbuh Rosan, akan dilakukan bersama dengan pihak ketiga untuk memastikan orang-orang yang duduk di jajaran direksi perusahaan BUMN memiliki kompetensi, kepatutan, berkomitmen dan berkarakter baik.
Hal itu dinilai penting lantaran perusahaan pelat merah diharapkan mampu memperoleh imbal atau return yang terus meningkat. Peningkatan tersebut juga mesti dilakukan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
"Akuntabilitas, transparansi dan juga sustainability. Jadi itu yang akan kita lakukan karena memang Bapak Presiden (meminta) bahwa hal-hal yang kurang patut yang tidak terpuji di masa lama tidak ada lagi dan harus dipilih benar-benar orang yang profesional, orang yang bersih," tutur Rosan.
"Sebetulnya disampaikan oleh Bapak Presiden, tadi kita sudah sampaikan juga bahwa tidak boleh ada korupsi lagi, tidak boleh, maksudnya kita tidak ada toleransi sama sekali," tambahnya.
Diketahui sejak 21 Maret 2025 Danantara secara resmi mengelola 844 perusahaan BUMN, hingga anak-anak perusahaannya. Rosan berharap itu akan menjadi titik awal optimalisasi aset negara dan dapat membawa manfaat bagi perekonomian dalam negeri.
Dari hitungan kasar, Danantara saat ini telah mengelola aset hampir US$1 triliun yang berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN sekitar US$980 miliar dan aset di kawasan Gelora Bung Karno yang telah diserahkan oleh Kementerian Sekretariat Negara kepada Danantara senilai US$25 miliar.
"GBK yang ada di mensesneg, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara. Dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment," pungkas Rosan. (H-3)
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria melakukan kunjungan kerja ke Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin.
Proyek Waste-to-Energy (WTE) Danantara kini memasuki fase penentuan menjelang pengumuman pemenang lelang tahap pertama yang dijadwalkan pada Februari 2026.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved