Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.
"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"
CHIEF Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan akan mengevaluasi seluruh pimpinan yang ada di BUMN.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar makan siang bersama dengan elite Partai Gerindra di Istana Kepresidenan, Selasa (29/4). Kepala negara sempat menyinggung mengenai evaluasi direksi BUMN
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved