Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampaikan kesiapannya untuk membantu peningkatan posisi tawar komunitas transportasi online baik itu sebagai mitra aplikasi atau sebagai pekerja online.
"Satukan dulu pendapatnya terkait hubungan sebagai mitra aplikasi atau pekerja," tegas Jumhur usai bertemu dengan perwakilan 30 komunitas transportasi online, di sebuah hotel di Jakarta Selatan, Selasa (25/3) petang.
Menurut Ketua Umum KSPSI itu, menjadi mitra dengan menjadi pekerja berbeda posisi. Kalau menjadi mitra seperti yang terjadi selama ini mereka tidak terlindungi, jam kerja tidak jelas, dan juga penghasilan sangat rendah dengan potongan-potongan yang tinggi. Dan itu semua peraturannya dilaksanakan secara sepihak oleh aplikator.
Sementara mereka yang ingin jadi pekerja adalah yang ingin jadi mata pencaharian yang memberikan upah yang layak. Tapi diakui Jumhur di sisi lain ada yang menginginkan mencari uang dengan jalan menjadi pengemudi online tetapi itu bukan sumber utama. Sehingga diperlukan adanya fleksibilitas.
"Ini tidak masalah, dan bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan," terang Jumhur.
Tentunya dari semua harapan itu, perlu diperjuangkan lahirnya regulasi tentang pengemudi transportasi online yang tidak saja mengatur sebagai pekerja tetap namun juga pekerja tambahan atau pekerja khusus yang fleksibilitasnya tinggi atau sering disebut GIG Workers.
"Saya rasa itu harapan yang masuk akal karena dalam sistem Pancasila itu silahkan saja menjadi kaya raya tapi jangan serakah, apalagi sampai mengekploitasi kaum pekerja dengan sadis," tegas Jumhur Hidayat.
KSPSI, lanjut Jumhur, mengambil inisiatif mengumpulkan mereka, dan membentuk tim perumus, agar ada naskah atau draft regulasi. Selanjutnya naskah itu akan diuji kembali dalam pertemuan besar seperti yang dilakukan di momen itu.
"Insya Allah sekitar akhir bulan Mei bisa selesai semua," ungkap Jumhur.
KSPSI, lanjut Jumhur, akan mereview segala peraturan terkait yang terkoneksi dengan kepentingan para pekerja transportasi online, termasuk peraturan lalu lintas, peraturan menteri, dan UU Tenaga Kerja yang sekarang akan dikoreksi.
Acara Dialog tentang Regulasi Sektor Transportasi Online dan Buka Bersama ini diikuti oleh 30 komunitas transportasi onnline, di antataranya Gograber, PAN, SP Patriot, Tekab, Ojol Kemenkes, Garda, Spasi, POK, SP SKL, KLP, SP Komando, Sepoi, Komando Bersatu, Patra, SP Dom, Apob, OSB, Legend, Speed, Srikandi Apob, Asooi, Sepeta, Spai, Sppob, Moosi, SDPI, BOM, Serdadu, KBAN dan SPPD. (Cah/P-3)
Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.
Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia.
Pemberian penghargaan itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat dan Fungsionaris DPP KSPSI lainnya serta disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Harapan lain akan peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh adalah dibukanya kembali dialog sosial untuk menyempurnakan UU Ketenagakerjaan.
Ia mengusulkan agar Indonesia bisa meniru langkah Malaysia dalam memberikan lahan kepada rakyat.
Delegasi buruh dan pemerintah kompak memperjuangkan nasib dan hak pekerja platform, termasuk dalam hal ini adalah ojol, di konferensi Organisasi Perburuhan Internasioanl (ILO) di Jenewa.
Delegasi Konferensi Perburuhan Internasional akan membahas berbagai isu yang memiliki signifikansi jangka panjang bagi dunia kerja.
ANGGOTA DPR Komisi VII Zulfikar Suhardi mendorong pemerintah mengkaji ulang aturan terkait tarif potongan biaya jasa aplikator transportasi online dan platform e-commerce kepada mitranya
Pemerintah berkomitmen segera mencari titik temu mengingat peran penting ojol dalam mendukung perekonomian, baik dari sisi jumlah pekerja maupun kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi.
Kementerian HAM akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi ojek online (Ojol) terkait kemungkinan adanya unsur eksploitasi
KEMENTERIAN HAM akan memberi masukan terkait substansi HAM dalam wacana pembentukan regulasi tentang transportasi online dalam UU Transportasi Online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved