Wakil Ketua DPR: Anjloknya IHSG Masih Dalam Kendali Mitigasi

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Menurut Adies, kuatnya fondasi ekonomi nasional saat ini tak bisa dilepaskan dari langkah-langkah mitigasi yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Adies Kadir merespons pemulihan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok pada Selasa,(18/3) lalu. 

“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa kemarin dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG sudah naik kembali ke level 6.325. Relatif cepatnya pemulihan IHSG tersebut mengisyaratkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan pada saat pandemi. Padahal, tantangan eksternal yang dihadapi relatif sama beratnya,” jelas Adies Kadir, Kamis,(20/3)).

Baca juga : Setelah IHSG Anjlok, OJK Bolehkan Perusahaan Terbuka Lakukan Buyback Saham tanpa RUPS

Adies membeberkan sejumlah langkah-langkah mitigasi  yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adies mengungkapkan,  langkah mitigasi dan kebijakan strategis yang pertama  adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

“Kebijakan baru DHE SDA dirancang untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Kebijakan yang berlaku efektif per 1 Maret 2025 ini diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025 di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar AS,” jelas Adies.

Lebih lanjut, Adies mengungkapkan,  kebijakan lain yang tak kalah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Adies yakin, Danantara akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas investasi domestik melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Baca juga : IHSG Anjlok, Ketua Banggar DPR Minta Otoritas Bursa tak Over Reaction

“Dengan ini, keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional diharapkan tidak terlalu terganggu oleh risiko menurunnya investasi asing akibat situasi global,” beber Adies.

Selain itu, tegas Adies,  di luar dua kebijakan di atas, sebenarnya masih banyak lagi yang layak menjadi perhatian pasar. Sebut saja misalnya pendirian Bullion Bank, hilirisasi dan industrialisasi, program tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

“Semua kebijakan tersebut tidak hanya akan semakin memperkuat fundamental ekonomi nasional, namun juga berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target Presiden,” papar Adies.

Baca juga : IHSG Anjlok Minus 6,11%, Airlangga Lapor ke Presiden Prabowo

Meski demikian, Adies mengakui, bahwa program serta kebijakan yang secara teknokratis sangat baik tersebut belum mampu dikonversi menjadi sentimen positif yang optimal di pasar. 

“Ini disebabkan salah satunya oleh keterpaduan antar instansi dalam komunikasi dan narasi publik yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Dan tentunya, pasar juga masih menantikan informasi tentang progres konkret atas implementasi program-program peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang diharapkan dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel,” kecewa Adies.

Atas kondisi itu, Adies memastikan, DPR RI akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan utamanya  kebijakan fiskal tahun 2025 ini. Beberapa langkah krusial telah dilaksanakan, antara lain mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda implementasi aplikasi Coretax secara penuh. 

Baca juga : Tarif Dagang AS Bikin IHSG Terus Terpuruk

“Sebagai gantinya, wajib pajak masih dapat menggunakan aplikasi-aplikasi perpajakan eksisting hingga Coretax benar-benar siap pakai,” imbuh dia.

Adies melanjutkan, DPR RI juga akan terus memantau perkembangan indikator-indikator ekonomi maupun non-ekonomi yang relevan. Faktor non-ekonomi yang berdampak pada kepercayaan pasar antara lain yang berkaitan dengan indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi. 

“DPR RI berkomitmen untuk mengawal agar kedua indeks tersebut dapat meningkat dalam periode pemerintahan ini,” ungkap Adies. (P-4)