Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Pos Indonesia telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 3,5 juta penerima. Angka itu sudah mencapai 85% dari total 4,2 juta penerima untuk periode triwulan pertama 2025. Adapun, nilai yang sudah tersalur mencapai Rp2,6 triliun.
"Di triwulan pertama 2025, Pos Indonesia memperoleh alokasi sebanyak lebih kurang 4,2 juta penerima manfaat. Kami sudah mulai salurkan menjelang Ramadan di tanggal 21 Februari 2025. Dalam 10 hari, kam telah berhasil menyalurkan kepada 3,5 juta keluarga penerima,” jelas Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris melalui keterangan tertulis, Senin (17/3).
Menurut Haris, pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program pemerintah, meskipun terdapat tantangan di beberapa wilayah.
“Secara rata-rata, sesuai dengan target kita 10 hari pertama itu sudah bisa menyalurkan 90%, kecuali daerah Papua Barat. Di sana kondisinya memang memaksa kita agak sedikit terlambat,” ucapnya.
Keberhasilan dalam penyaluran bansos ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan Pos Indonesia (PosIND). Perseroan menggunakan strategi yang matang dalam menyalurkan bantuan, yaitu pembayaran langsung di kantor pos, pencairan melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah atau door-to-door.
“Kita tetap melakukan penyaluran dengan tiga pola. dibayarkan di Kantorpos, kemudian dilakukan di komunitas, kemudian diantar. Khususnya untuk yang sakit, difabel ataupun yang tidak bisa datang ke kantor pos. Teman-teman di lapangan melakukan pemetaan. Dari sana kita akan tahu berapa sumber yang harus kita siapkan,” jelas Haris.
Jika pihaknya ingin target tercapai dalam 10 hari, petugas di lapangan sudah punya hitungan berapa alokasi waktu yang dibutuhkan yang diselaraskan dengan jumlah KPM yang harus mereka distribusikan.
“Jadi teman-teman di lapangan yang akan mengukur. Kalau selama ini misalnya 1 hari teman-teman bisa menyalurkan berapa, targetnya berapa,” tambah Haris.
Dalam penyaluran bantuan sosial, PosIND menggunakan aplikasi Pos Giro Cash untuk memastikan transparansi dan akurasi data. Aplikasi ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehigga tetap bisa mendukung pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil. (E-3)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved