Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DIREKTUR Fiskal Center of Economic And Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang mencoba melakukan reformasi dibidang ekonomi dengan mengoptimalkan sejumlah program.
Beberapa kebijakan telah dilakukan yaitu efisiensi anggaran serta meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara.
Media menuturkan bahwa reformasi yang dilakukan Presiden Prabowo dianggap terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat. Sehingga menyebabkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang pernah diterbitkan Celios disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari 74% responden menjawab beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil. “Ini artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran” Ujar Media.
“Sebanyak 31% responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHKdi sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi” tambah Media.
Dia menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dia mencontohkan seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan.
Media berharap kedepan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Menurutnya, hal itu dilakukan agar jangan sampai kebijakan itu membebani atau mengurangi layanan publik. Selain itu penerimaan negara harus dioptimalkan, dengan cara menggenjot pajak alternatif, sehingga tidak merugikan masyarakat kalangan bawah.
Dari segi ide, usulan Danantara menurut Media tidak bermasalah karena dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam sebuah superholding. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah dari aspek proses yang dilalui.
"Masukan saya, MBG dan Danantara tujuannya sangat baik dan harus diapresiasi, namun dalam pelaksanaannya masih harus ditinjau kembali demi hasil yang optimal," ungkapnya. (P-4)
Pentingnya peran pengusaha muda dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat komunikasi strategis kepada masyarakat dan calon investor.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan Jepang tertarik memberikan pendanaan jangka panjang untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan keberlanjutan di Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti urgensi evaluasi dan refleksi dalam proses transformasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, (Danantara).
Mufti Aimah Nurul Anam kritik rencana pajak amplop nikah dan pajak digital. Ia nilai kebijakan makin menekan rakyat dan pertanyakan kinerja Danantara kelola dividen.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berhasil mengantongi pendanaan jumbo senilai US$17 miliar atau sekitar Rp277,42 triliun (kurs Rp16.319) dalam empat bulan terakhir.
Kasus Hasto justru menjadi bagian dari pembelajaran politik.
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved