Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Fiskal Center of Economic And Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang mencoba melakukan reformasi dibidang ekonomi dengan mengoptimalkan sejumlah program.
Beberapa kebijakan telah dilakukan yaitu efisiensi anggaran serta meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara.
Media menuturkan bahwa reformasi yang dilakukan Presiden Prabowo dianggap terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat. Sehingga menyebabkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang pernah diterbitkan Celios disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari 74% responden menjawab beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil. “Ini artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran” Ujar Media.
“Sebanyak 31% responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHKdi sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi” tambah Media.
Dia menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dia mencontohkan seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan.
Media berharap kedepan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Menurutnya, hal itu dilakukan agar jangan sampai kebijakan itu membebani atau mengurangi layanan publik. Selain itu penerimaan negara harus dioptimalkan, dengan cara menggenjot pajak alternatif, sehingga tidak merugikan masyarakat kalangan bawah.
Dari segi ide, usulan Danantara menurut Media tidak bermasalah karena dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam sebuah superholding. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah dari aspek proses yang dilalui.
"Masukan saya, MBG dan Danantara tujuannya sangat baik dan harus diapresiasi, namun dalam pelaksanaannya masih harus ditinjau kembali demi hasil yang optimal," ungkapnya. (P-4)
Danantara selalu menerapkan studi kelayakan (feasibility study) serta asesmen menyeluruh dari setiap rencana investasi yang dilakukan, termasuk terhadap sektor tekstil.
Indonesia kembali berada di persimpangan strategis antara penguatan kapasitas negara untuk pembangunan jangka panjang atau konsolidasi kekuasaan ekonomi.
MENTERI Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani optimistis akan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN).
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyerahkan 90 unit Huntara di Aceh Tamiang. Sinergi BUMN Danantara sediakan hunian layak pasca-bencana.
Banjir susulan masih mengancam sejumlah wilayah terdampak bencana Sumatra.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved