Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Fiskal Center of Economic And Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang mencoba melakukan reformasi dibidang ekonomi dengan mengoptimalkan sejumlah program.
Beberapa kebijakan telah dilakukan yaitu efisiensi anggaran serta meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara.
Media menuturkan bahwa reformasi yang dilakukan Presiden Prabowo dianggap terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat. Sehingga menyebabkan kebijakan pemangkasan anggaran tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang pernah diterbitkan Celios disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari 74% responden menjawab beberapa berhasil, beberapa tidak berhasil. “Ini artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran” Ujar Media.
“Sebanyak 31% responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHKdi sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi” tambah Media.
Dia menyarankan pemerintah untuk menjalankan program MBG dengan skema berorientasi target, yakni memfokuskan program pemberian makan gratis ini kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dia mencontohkan seperti keluarga yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi tambahan.
Media berharap kedepan Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran. Menurutnya, hal itu dilakukan agar jangan sampai kebijakan itu membebani atau mengurangi layanan publik. Selain itu penerimaan negara harus dioptimalkan, dengan cara menggenjot pajak alternatif, sehingga tidak merugikan masyarakat kalangan bawah.
Dari segi ide, usulan Danantara menurut Media tidak bermasalah karena dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam sebuah superholding. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah dari aspek proses yang dilalui.
"Masukan saya, MBG dan Danantara tujuannya sangat baik dan harus diapresiasi, namun dalam pelaksanaannya masih harus ditinjau kembali demi hasil yang optimal," ungkapnya. (P-4)
Danantara membuka peluang untuk terlibat dalam proyek besar pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV)
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
PT Chandra Asri Pacific resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan Indonesia Investment Authority
BPI Danantara menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlibat dalam rencana akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (Goto) oleh Grab.
Kabar keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rencana akuisisi GoTo oleh Grab menandai fase baru peran negara dalam menjaga kedaulatan digital.
Isu mengenai mundurnya Ray Dalio dari perannya sebagai penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara belakangan mencuat ke publik.
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
GAGALNYA negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat untuk mencegah tarif 32% semestinya dipandang sebagai peringatan serius bagi pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung dampak perubahan iklim yang dirasakan Indonesia dalam KTT ke-17 BRICS di Brasil.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto resmi mengikuti rangkaian KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.
Badan Pangan Nasional akan mendukung dengan menyiapkan Kios Pangan sebagai bagian dari ekosistem koperasi tersebut.
Presiden AS Donald Trump kirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, mengumumkan tarif impor 32% untuk seluruh produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved