Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
INDUSTRI kerajinan yang merupakan kearifan lokal sangat membutuhkan dukungan pihak-pihak terkait agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
"Berbagai upaya agar kearifan lokal yang kita miliki dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan harus dilakukan tentu melalui dukungan semua pihak yang terkait," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2).
Pernyataan Lestari itu disampaikan saat menerima panitia Jepara Internasional Furniture Buyer Weeks (JIF-BW) 2025 di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Rabu (26/2).
Hadir pada audiensi tersebut antara lain Muhammad Alhaq (Ketua Panitia JIF-BW 2025), Achmad Fawwaz Bahaudin (Sekretaris Panitia JIF-BW 2025), Muhammad Jamhari (Konsorsium Jepara Gerak), dan Dr. Radityo Ariyanto (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI).
Menurut Lestari, berbagai upaya promosi melalui media massa, even pameran, hingga penulisan buku terkait kearifan lokal itu, diharapkan mampu memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki satu daerah kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas lagi.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai ajang JIF-BW 2025 yang akan diselenggarakan pada 9-23 Maret 2025 itu merupakan bagian dari upaya melestarikan kearifan lokal yang kita miliki.
Dengan sejumlah langkah promosi tersebut, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah berharap semakin banyak pihak yang peduli terhadap kearifan lokal, seperti ukiran Jepara ini, menciptakan dukungan yang semakin kuat bagi langkah-langkah pelestarian dan pengembangannya di tanah air.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu secara konsisten untuk memperkuat jejaring pengembangan sejumlah produk kearifan lokal di sejumlah daerah.
Dengan jejaring pengembangan yang kuat, Rerie berharap, produk-produk kearifan lokal di tanah air dapat memberi manfaat yang lebih luas dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara. (*/I-2)
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan literasi keuangan digital bagi perempuan penting sebagai bagian dari upaya pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan
Upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved