Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkap Rp300 triliun lebih dana hasil efisiensi yang disuntikkan ke Danantara bakal dikelola untuk membiayai 20 proyek strategis nasional.
Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.
"Kini, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita," kata Presiden Prabowo saat acara peluncuran Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebutkan beberapa proyek strategis nasional yang menerima investasi dari Danantara mencakup proyek-proyek hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kemudian pembangunan pusat data, pembangunan kecerdasan buatan, kilang minyak, dan pabrik petrokimia.
Dana investasi dari Danantara juga akan disalurkan ke proyek-proyek produksi pangan dan protein, akuakultur, dan proyek-proyek energi baru dan terbarukan.
"Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita," tegas Presiden.
Presiden Prabowo, dalam pidato yang sama, yakin proyek-proyek yang dibiayai Danantara itu dapat menciptakan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
"Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," papar Prabowo.
Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang merupakan simbol resmi terbentuknya BPI Danantara.
Selepas acara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan struktur organisasi BPI Danantara. Di pucuk pimpinan, yang disebut Group CEO, diisi oleh Rosan P. Roeslani, yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Kemudian, Rosan bakal dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bakal mengelola holding operasional.
Presiden Prabowo, dalam struktur organisasi Danantara, juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas. (Ant/P-3)
PROYEK Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, mendapat dukungan investasi senilai 1 miliar dolar AS dari GreenBank Corporation yang berbasis di Jepang.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan ketimbang memberikan nilai kemanfaatan
BP Batam memastikan bahwa proyek strategis nasional Rempang Eco-City tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan wilayah.
Agung juga mengingatkan agar pertemuan tersebut perlu diwaspadai. Terutama, jika agenda itu hanya ditujukan untuk menguntungkan para taipan semata.
Erasmus Cahyadi menekankan bahwa pemerintahan yang baru tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap masyarakat adat.
KASUS demam berdarah dengue (DBD) 2025 di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menunjukkan tren penurunan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anthony Leong, mengatakan pengembangan kawasan PIK telah mendorong perkembangan ekonomi.
Pembangunan tidak hanya dapat mengandalkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, melainkan harus mencari sumber investasi lain.
Setiap presiden yang berkuasa pasti memiliki program-program yang diprioritaskan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved